TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau Rudi Chua meminta Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang membatalkan perjanjian kerjasama bagi hasil pengelolaan pas Pelabuhan antara Pelindo dan BUMD Tanjungpinang.
Menurut Rudi Chua perjanjian kerjasama tersebut tidak bermanfaat dan tidak menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tanjungpinang.
Justru, kata politisi Partai Hanura ini, perjanjian itu menjadi beban bagi seluruh masyarakat kota Tanjungpinang karena kerjasama ini membuat Pelindo menaikkan tarif pas pelabuhan SBP Tanjungpinang.
“Sebaiknya Pemko Tanjungpinang dan DPRD Tanjungpinang membatalkan kerjasama tersebut,” tegas Rudi, Senin (24/7/2023).
Ia menyampaikan, dana bagi hasil yang disetor Pelindo Tanjungpinang ke BUMD Tanjungpinang sebaiknya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas pelabuhan SBP tanpa harus menaikkan pas pelabuhan.
“Karena uang yang disetorkan tersebut hanya untuk operasional BUMD Tanjungpinang tanpa bermanfaat apapun ke masyarakat malahan membuat masyarakat harus turut menanggung beban kerugian BUMD melalui kenaikan tarif pas masuk,” imbuhnya.
Diketahui Pelindo Tanjungpinang merencanakan ada kenaikan pas pelabuhan SBP Tanjungpinang mulai 1 Agustus 2023 mendatang.
Rencana kenaikan pas pelabuhan tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat hingga pemerintah daerah setempat.
Terbaru Pelindo Tanjungpinang akan mengusulkan ke Head Office (HO) atau Kantor Pusat Pelindo untuk menunda rencana kenaikan pas pelabuhan SBP Tanjungpinang.
Ikuti Selengkapnya Artikel Kami di Google News – Wartarakyat.co.id
