TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Angka kemiskinan ekstrim di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, menurun signifikan dari 6.290 kepala keluarga (KK) menjadi 546 kepala keluarga.
Jumlah tersebut diketahui setelah Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang melalui Dinas Sosial (Dinsos) melakukan verifikasi dan validasi faktual.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Teguh Susanto menyampaikan, verifikasi dan validasi faktual telah dilaksanakan 5 sampai 20 Juni 2023 lalu.
“Hasil verifikasi dan validasi ini, kemudian dimusyawarahkan kembali di tingkat kecamatan. Dan hasilnya, data kemiskinan ekstrem di Kota Tanjungpinang turun menjadi hanya sebanyak 546 kepala keluarga,” ungkap Teguh dalam keterangan, Senin (10/7/2023).
Teguh menyampaikan, perubahan data tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Diantaranya data anomali yang berasal dari unsur ASN, TNI/Polri, guru bersertifikasi, meninggal dunia, pindah keluar daerah, NIK ganda, NIK nama padan ganda, dan tidak padan non pababar.
Ia merincikan dari 6.290 KK tersebut sebanyak 4.383 KK dinilai tidak layak masuk dalam kategori miskin ekstrem, 398 KK telah pindah keluar daerah, 88 KK meninggal dunia, 16 KK ganda, dan 859 KK tidak ditemukan.
Kemudian sebanyak 859 KK tidak ditemukan, jelas Teguh, dikarenakan nama dan alamat dalam data yang disampaikan sebelumnya tersebut ternyata tidak ada, atau tidak pernah ada.
Penurunan angka kemiskinan ekstrem ini, sambung Teguh, juga disebabkan adanya peningkatan kesejahteraan keluarga atas masifnya program dan kegiatan peningkatan ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Menurutnya, berbagai program ekonomi kerakyatan yang terus digesa oleh Wali Kota Tanjungpinang Rahma dalam bentuk bantuan peralatan pendukung usaha, peralatan pertanian dan perikanan, serta bantuan sosial lainnya, menurut Teguh adalah faktor yang ikut menentukan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.
“Selanjutnya kita akan melaksanakan musyawarah tingkat kota, yang dijadwalkan pada hari Rabu (12/7). Setelah musyawarah kota, data hasil verifikasi dan validasi faktual ini akan kita sampaikan ke pusat untuk dijadikan dasar penetapan,” beber Teguh.
Ikuti Selengkapnya Artikel Kami di Google News – Wartarakyat.co.id
