TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Komisi III DPRD Provinsi Kepri bergerak cepat merespon keluhan masyarakat, terkait black outnya sistem kelistrikan di Batam dan Bintan pada awal tahun 2023.
Buntut putusnya layanan listrik di Batam-Bintan ini mendapatkan sorotan tajam dari Ketua Komisi III DPRD Kepri Widiastadi Nugroho.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menegaskan, Komisi III DPRD Kepri telah melayangkan surat panggilan ke PLN Batam.
Dijelaskannya, pada hari ini Rabu (4/1/2023) Komisi III DPRD Kepri akan menggelar Rapat Dengar Pendapatan (RDP) dengan menghadirkan PLN Batam.
“Black outnya Batam-Bintan pada saat libur Tahun Baru 2023, seharusnya tidak terjadi. Karena PLN Batam mengklaim sudah melakukan persiapan mengadapi Natal dan Tahun Baru 2023,” ujarnya.
Ia menegaskan, putusnya aliran listrik yang berlangsung lama tersebut menimbulkan dampak yang signfikan bagi Batam dan Pulau Bintan.
“Apalagi saat ini, Batam sedang melakukan pemulihan kondisi ekonomi daerah. Dengan banyaknya wisatawan mancanegara yang datang diakhir tahun,” jelasnya.
Menurutnya, padamnya listrik juga menyebabkan sejumlah layanan yang mengandalkan listrik di Batam terpaksa menolak pelanggannya.
“Energi listrik memainkan peran penting terkait peningkatan ekonomi masyarakat dan usaha-usaha lainnya. Padamnya listrik, tentu menimbulkan kerugian bagi mereka yang bergantung dengan listrik dalam menjalankan usahanya,” ujarnya.
Lebih lanjut katanya, Batam adalah kota besar yang aktivitas ekonominya sangat bergantung dengan sistem kelistrikan. Dari sisi infrastruktur, PLN Batam memiliki sistem yang sudah baik.
“Kami akan minta penjelasan dari PLN Batam terkait black out yang terjadi. Jika memang harus ada evaluasi di jajaran direksi, kita akan minta untuk dilakukan,” tutupnya.
