TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad melakukan rapat terbatas (Ratas) secara zoom meeting bersama Duta Besar (Dubes) KBRI Tokyo Heri Akhmadi membahas soal rencana pembangunan pelabuhan terpadu Samudera sebagai pelabuhan logistik dan perikanan di Teluk Buton, Kabupaten Natuna, Selasa (14/9) melalui ruang kerja Gubernur, Domak,Tanjungpinang.
Pelabuhan ini rencana akan dibangun diatas tanah seluas 1,7 hektar untuk sementara, dan bisa saja di perluas lagi dengan melakukan pembebasan tanah masyarakat disekitarnya.
Diharapkan pelabuhan ini menjadi pelabuhan terpadu yang multy fungsi, selain menjadi pelabujan perikanan dan logistik, secata tidak langsung juga menjadi pelabuhan yang bisa mendukung pertahanan dan keamanan negara
Gubernur dalam kesempatan ini memaparkan, sejatinya di Kabupaten Natuna sudah ada pelabuhan terpadu di Sekat Lampa untik plabuhan logistik dan perikanan. Hanya saja jarak menuju Selat Lampa sangat jauh dan melalui jalur yang terjal. Sehinga kurang bisa dimanfaatkam secara maksmal oleh masyaralat untuk pelabujan perikanan dan logistik. Atau cenderung lebih banyak dimanfaatka oleh TNI untuk mendukung kegiatan pertahanan.
“Kita membutuhkan dukungan dari pak Dubes terkait rencana pembangunan Pelabuhan Samudera ini. Kepada Menteri Perhubungan juga sudah kita bahas, dan apa yang menjadi tanggungjawab kami di Pemerintah Daerah sudah kami lakukan, dari masalah sudibkelayakan, DED dan sebahainya,” kata Gubernur.
Saat ini Pemerintah Provinsi Kepri bersama Pemkab Natuna telah menyiapkan lahan seluas 1,7 hektar dan sudah menyediakan anggaran untuk study kelayakan sebesar Rp2,5 miliar. Adapun biaya pembangunan pelabuhan diusulkan kepada Menteri Perhubungan RI sebesar Rp200 miliar.
“Saya sempat diundang rapat nersama Menko Marves dan Menhub. Disampaikan bahwa plabuhan di Selat Lampa akan diserahkan ke TNI AL untukk mendukung kegiatan pertahanan. Dan disepakati dibanhun plabuhan alternatif, yakni pelabuhan Samudera yakni pelabuhan Logistik dan perikanan di Teluk Buton,” kata Gubernur lagi.
Dalam kesempatan ini Gubernur memberikan kesempatan kepada Bupati Natuna Wan Siswandi yang hadir secara virtual. Bupati Natuna menyatakan sudah sangat siap dan meminta agar apa-apa yang diprogramkan terkait pembangunan infrastruktur di Natuna, terrmasuk pelabuhan Samudera di Teluk Buton agar bisa segera direalisasikan
“Kami di Daerah ini sudah sangat siap, semoga sehera yerealisasi. Dan apapun yang menjadi domain tugas kami, kami akan lakukan semampu dan sebisa kami,” tegas Wan Siswandi.
Selain Bupati Natuna, Hadir juga secara langsung Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda, Asisten II Ekonomi Pembangunan Pemprov Kepri Syamsul Bahrum dan benerapa OPD terkait mendampingi Gunernur.
Tidak hanya menyangkut rencana pembangunan pelabuhan terpadu Samudera di Teluk Buton. Gubernur juga memohon agar Dubes KBRI Tokyo ikut mendorong terwujudnya kawasan KEK khusus di Natuna dan bisa mempromosikan keunggulan Jepang kepada inbestor yang ada di Jepang.
Sementara itu Dubes KBRI di Tokyo Heri Akhmadi menyatakan menuambut baik rencana ini. Namun dia menegaskan jika posisi KBRI hanya sebagai perwakilan yang hanya menjalankan kebijakan, dan bukan pengambil kebijakan.
“Karena saya hanya menjalankan kebijakan, maka saya akan mnyampaikan hal ini kepada yang mengambil kebijakan.
Kita juga akan tawarkan segala potensi yang ada di Natuna kepada pengusaha Jepang intuk invest di Natuna,” katanya.
Heri juga mengaku sudah sempat berdiakusi dengan Menko Marves, memhan dan Menteri KKP terkait rencana pengembangan pelabuhan terpadi di Natuna. Dan semuanya diakui mendukungnya. Bahkan hal ini nantinya akan menjadi salah satu benteng pertahanan masyarakat melalui program penguatan ekonomi.
“Pada intinya, masalah pertahanan dan keamanan kita tidak hanya terfokus dengan memperluat armada perang saja. Namun lebih penting membangun penguatan ekonomi masyarakat. Dan pelabuhan terpadi di Teluk Buton ini selain menjadi alat untuk memperkuat ekonomi, juga akan menjadi benteng pertahanan dan keamanan negara,” katanya.
Hal ini juga, lanjut Heri sudah sempat dibicarakan juga dengan JICA (Japan International Cooperation Agency), yakni sebuah lembaga kerjasama pemerintahan Jepang. Dan pihak JICA diakui Heri membuka lampu hijau untuk andil dalam proyek di Natuna tersebut.
“Kita sudah sempat membuka pembicaraan dan JICA membika pintu untuk hal tersebut. Kita juga mau agar pelabuhan terpadu di Natuna ini memiliki value yang bisa menjadikan Natuna sebagai pusat perikanan internasional kedepannya,” ujar Heri.
Bahkan JICA sendiri ditegaskan Heri telah ikut andil dalam pembangunan pulau-pulau terluar yang ada di Indonesia sebagai upaya pemakmuran ekonomi dan keterisoliran di Indoneaia.(***)
