TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT — Koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara berkelanjutan dilakukan untuk membahas dan mencari solusi bersama atas masalah dan isu yang berkembang di masyarakat.
Juga membuat kebijakan serta keputusan bersama untuk kebaikan masyarakat atas kondisi yang terjadi saat ini.
Untuk itu sebagai langkah koordinasi demi menyelesaikan dan memberikan masukan sebagai langkah-langkah yang akan diambil kedepan dilakukan rapat Forkompimda.
Dihadiri oleh Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma S.IP, Wakil Walikota Endang Abdullah S.Kp, M.Si, bersama Forkopimda dan OPD terkait, di ruang rapat lantai 3 kantor Walikota, Senin (5/7).
Rahma selaku pimpinan rapat memaparkan hal-hal yang akan dibahas diantaranya capaian vaksinasi, penegakan kebijakan pemerintah melalui surat edaran, kesiapan pelayanan di rumah sakit dan hal lainnya.
“Disini kita akan mengambil langkah-langkah yang perlu diambil dan menyusun rencana yang akan dilakukan terutama untuk penanganan covid-19 di Kota Tanjungpinang”, ucap Rahma saat membuka Rapat.
Kapolres Tanjungpinang, Fernando S.H, S.I.K menyampaikan dukungannya atas kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.
“Pelaksanaan test Antigen di tempat adalah sebagai langkah nyata untuk menemukan OTG di tempat umum. Juga menjadi dasar uji sampel untuk menemukan klaster penyebaran covid-19 sebagai pertimbangan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Jika tidak ada tindakan tegas maka jumlah covid akan bertambah,” ucapnya.
Menurut laporan dari tim kesehatan yang disampaikan oleh dinas kesehatan, capaian vaksin di Tanjungpinang sudah cukup baik.
“Hal ini berkat dukungan semua pihak dari RT, RW, camat dan lurah untuk menjemput warga untuk menerima vaksin. Selain itu laporan dari rumah sakit terkait stok oksigen untuk penanganan covid terdata jumlahnya cukup atau aman,” jelas Bakri Amd. Kep, kepala IGD RSUD.
Seluruh Forkopimda yang hadir juga menyampaikan dukungannya untuk bersama meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang dilaksanakan, diantaranya tim gabungan akan ikut dalam razia gabungan, pemberlakuan jam malam, dan lainnya.
Sedangkan perwakilan dari DPRD Kota Tanjungpinang tidak ada yang hadir untuk mewakili, sehingga masukan ataupun dukungan sebagai wakil masyarakat tidak dapat dibahas secara bersama.
