TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Rapat Paripurna Dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.
Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Riau dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, di Ruang Rapat Sidang Utama Balairung Raja Khalid DPRD Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (10/05/2021) pagi.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak memimpin rapat ini dan membuka secara langsung.
“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 oleh Gubernur Kepulauan Riau dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dengan ini saya buka dan terbuka untuk umum,” kata Jumaga sambil mengetok palu.
Kemudian, Gubernur H. Ansar Ahmad didampingi Wakil Gubernur Hj Marlin Agustina dalam pidato Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, menyampaikan kegiatan APBD tahun 2021 ini akan dijalankan sesuai visi-misi yang telah disusun pada tahun kemaren.
“Yang betul-betul real itu tentu di APBD 2022. Beberapa janji-janji politik bisa kita laksanakan, namun dengan sangat terbatas. Pandemi Covid-19, memaksa kita untuk melaksanakan dulu program-program yang prioritas,” ungkap Gubernur Ansar.
Menurut Gubernur Ansar, RPJMD tahun ini sangat jelas yang pertama menjadi prioritas pemerintah daerah adalah penangangan Covid-19. Maka itu nanti pengaturan anggaran adalah bagaimana menanggulangi, menangani masalah pandemi tersebut.
Selanjutnya, dengan menanggulangi Covid-19, Pemprov akan melakukan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi. Pembangunan infrastruktur baik itu di perkotaan maupun di pedesaan tetap digesa.
“Item-item itu akan kita kejar. Hitungan-hitungannya dengan target yang akan kita capai,” jelas Gubernur Ansar.
Selain itu, Gubernur Ansar menuturkan tarif labuh jangkar kalau dibandingkan dengan Malaysia masih belom kompetitif, maka ini terus dikomunikasikan bersama Kementerian Perhubungan agar nanti pungutan labuh jangkar lebih kompetitif. Ditambah program sertifikasi tenaga kerja yang akan lakukan pada 2022.
Pewarta : Ilham
Editor : Prengki
