TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Lis Darmansyah meminta semua pihak melakukan koordinasi dalam penanganan genangan banjir yang terjadi di wilayah Kepri, khususnya Kota Tanjungpinang, Senin (11/01/2021).
Musibah banjir saat ini, kata Lis, agar pemerintah melakukan pemetaan (mapping) secara menyeluruh dan menjalin hubungan koordinasi.
Menurut Lis, pemerintah Kota Tanjungpinang harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepri, dan selanjutnya pemprov Kepri juga membangun koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperbaiki lokasi titik banjir.
“Pemerintah Kota Tanjungpinang diharapkan melakukan mapping (pemetaan,red), setelah itu koordinasi dengan pemerintah provinsi. Bahkan juga nanti pemerintah provinsi harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” ujar Lis, yang juga Ketua Fraksi PDI Perjungan di DPRD Kepri ini, Senin (11/01/2021)
“Harus berkoordinasi, mana yang ditangani Kota, mana yang ditangani provinsi dan mana yang akan ditangani pusat,” lanjutnya
Mantan Walikota Tanjungpinang itu mengungkapkan, luapan banjir yang terjadi belakangan ini baru kali pertama di Tanjungpinang, untuk itu dirinya meminta agar tidak saling menyalahkan.
Namun, ia berharap hasil dari peninjauan titik lokasi banjir yang dilakukan kepala daerah harus memberikan solusi dan aksi nyata bagi masyarakat.
“Tapi tidak boleh hanya sekedar turun di cek baru selesai, tidak begitu, yang diperlukan folow-up seperti apa. Itulah bentuk keseriusan,” ucapnya.
Lis mengatakan, pemerintah harus mengambil langkah-langkah atau upaya penanganan dini terhadap semua aspek aspek banjir yang ada pulau Bintan (Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang).
“Yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pemetaan secara menyeluruh, tidak boleh secara parsial. Pemerintah kota membangun apa, pemerintah provinsi mengerjakan apa dan pusat melakukan apa,” imbuhnya.
Lis tidak menampik, salah satu penyebab banjir daerah Tanjungpinang karena ada pasang surut air laut seperti banjir di Yudowinangun
Untuk itu pemerintah perlu merencanakan pembangunan sebuah kolam retensi dan pompa pintu klep.
Solusi tersebut, kata Lis, sudah pernah dilakukan di Jalan Pemuda, saat menjabat sebagai walikota Tanjungpinang.
“Misalkan Jalan Pemuda, pemuda itu dulu banjir tapi sekarang alhamdulillah. Meskipun ada genangan air, tapi tidak seperti dulu,” katanya.
Menurutnya, hal itu tidak mudah, karena saat ini ketersediaan lahan untuk dijadikan kolam retensi yang menjadi permasalahan.
Dengan adanya kolam retensi dan pompa sistem pintu klep, maka antara air pasang dan debit air curahan hujan tidak bertemu dalam satu titik, sehingga nantinya akan mengalir ke titik dataran paling rendah.
“Itulah yang kita bilang langkah-langkah tadi, pemerintah kota membebaskan wilayah untuk dijadikan kolam retensi, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah pusat membangun kolam retensi dan pintu klep, serta sistem pompa pasang surut itu,” pungkasnya.
