TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Ria Ukur Rindu Tondang, SE, menampung aspirasi masyarakat yang berdomisili di Jalan Nusantara, Batu 8, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Sabtu (29/8).
Meskipun sudah dua tahun lalu diusulkan warga terkait pembangunan pengaspalan Jalan Nusantara I, II dan III, namun hingga kini tak kunjung terealisasi.
Dari amatan media ini pada Maret 2019 lalu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Tanjungpinang bersama salah seorang anggota DPRD Kota Tanjungpinang sudah meninjau lokasi tersebut.
Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Ria Ukur Rindu Tondang mengatakan, akan mencari benang merah apa alasan pembangunan jalan tersebut belum terealisasi.
Pasalnya, kata sekretaris Fraksi NasDem ini, hingga kini sudah ratusan kepala keluarga (KK) mengeluhkan jalan kampung yang terbuat dari tanah, kerikil dan bebatuan itu.
“Tadi ada keluhan, kalau masyarakat disana berharap ada pembangunan jalan,” katanya, Sabtu (29/8).
Ria Ukur mengungkapkan, dari informasi yang diperoleh, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Tanjungpinang sudah pernah meninjau lokasi dengan dewan periode sebelumnya.
Bahkan, kata dia, DED (Detail Engineering Design) atau gambar kerja pembangunan jalan tersebut sudah ada di dinas terkait.
“Saat kami tanya Dinas PUPR Kota Tanjungpinang, DED-nya sudah ada,” ujar Ria Ukur, dari fraksi NasDem dapil Kecamatan Bukit Bestari ini.
Untuk itu, dirinya akan mengawal perencanaan yang tertunda itu agar kembali dilanjutkan.
“Kita akan coba koordinasi dengan dinas terkait, apa kendalanya,” ucapnya.
Menurut informasi yang diperoleh Ria Ukur, saat ini tanah tersebut belum ada hibah dari pemilik tanah atau pemilik HGB (Hak Guna Bangunan) atau HGU (Hak Guna Usaha) untuk pembangunan jalan.
“Katanya masih soal status lahan, belum ada hibah,” tuturnya.
Ria Ukur mengatakan, jika disebabkan surat hibah dari pemegang hak atas tanah belum kelur, pihaknya akan berupaya untuk mengetuk hati pemilik hak atas tanah untuk menyumbangkan sebagai jalan warga.
“Nanti kami coba dulu untuk mengetuk hati pemegang hak atas tanah, biar jalan bisa dibangun. Kasian juga masyarakat begini, sudah puluhan tak merasakan jalan yang aspal yang layak,” tutupnya.
Sebelumnya saat di lokasi, salah satu warga, Marolop Gultom mengatakan, masyarakat setempat sudah mengajukan pengaspalan jalan tersebut, namun belum ada terlaksana.
“Apakah pembangunan jalan di kampung kami ini nggak bisa. Kami berharap anggota Dewan memperjuangkannya. Padahal waktu kami pergi ke Kantor Dinas PUPR, katanya sudah diprioritaskan jalan untuk kampung kami. Jadi kami barharap ada solusi,” ujarnya.
“Kalau hujan jalan kami ini berlubang-lubang dan becek, kalau kemarau banyak debunya. Kami berharap Pemko mengaspal jalan tanah yang kami lewati,” pungkasnya.
