SIMALUNGUN | Warta Rakyat – Hingga kini Bupati Simalungun, JR Saragih tidak menanggapi surat yang dilayangkan DPRD Simalungun terkait penjelasan penggunaan dana penanggulangan dampak pandemi COVID-19.
Padahal lembaga legislatif telah berkirim surat sebanyak 3 kali, namun surat resmi itu tidak digubris dan dianggap angin berlalu oleh Bupati Simalungun.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Simalungun, Samrin Girsang saat dihubungi Warta Rakyat.
“Dan dari DPRD Simalungun itu sudah disurati 3 kali, namun sampai saat ini tidak ada jawaban dari pihak eksekutif (pemkab Simalungun),” sebutnya, Jumat (1/5/2020).
Samrin mengungkapkan, penjelasan bupati sangat penting, agar peruntukan dana penanganan penanggulangan dampak COVID-19 sebesar Rp 110,5 Miliar itu tepat sasaran
Kata Samrin, akibat kurangnya transparansi (keterbukaan) penggunaan dana COVID itu, pihaknya kesulitan untuk melakukan pengawasan dilapangan.
“Itu yang menjadi masalah, peruntukan dana itu gak tau kemana. Jadi kalau kita melakukan pengawasan, kita tidak ada data. Kan sulit? jadinya kita meraba-raba kan,” katanya.
“Gimana mekanisme pendataan itu kita nggak tau, karena kita di Simalungun itu tidak dilibatkan. Kalau di daerah lain itu dilibatkan, ada koordinasi,” kesalnya.
Ia mengatakan, DPRD Simalungun sendiri sudah berkirim surat untuk keempat kalinya.
Bahkan ia menegaskan, jika bupati tidak juga menanggapi surat tersebut, DPRD Simalungun akan menggunakan hak interpelasi untuk melakukan penyelidikan terkait penggunaan dana tersebut.
“Kita sudah melayangkan surat yang keempat. Jika tidak dijawab kita akan menggunakan hak-hak kita sebagai anggota DPRD yaitu hak intervelasi untuk melakukan penyelidikan,” tukasnya.
Hingga berita ini dilansir belum berhasil dikonfirmasi terkait tanggapan pihak Pemerintah Kabupaten Simalungun.
