HUMBAHAS | Warta Rakyat – Lagi-lagi, DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan kegiatannya bersifat rahasia, tanpa mau keterbukaan dan terkesan bukan pro masyarakat.
Seperti, pada rapat gabungan komisi bersama pemerintah pada saat pembahasan Ranperda APBD Humbang Hasundutan tahun anggaran 2020 yang digelar secara tertutup selama dua hari, 20 sampai 21 November, diruangan rapat Sekretaris Dewan.
Dari amatan wartawan menyebutkan, pasca lanjutan penyampaian nota pengantar keuangan Ranperda APBD tahun anggaran 2020, pada 18 November, kemudian dilanjutkan, pada 19 November pemandangan umum fraksi hingga nota jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi.
Sejak, dua hari, rapat gabungan komisi bersama pemerintah setempat, bahas soal Ranperda APBD malah dilakukan tertutup. Rapat yang dipimpin, Ketua DPRD, Ramses Lumbangaol, (PDI Perjuangan), Wakil Ketua Marolop Manik (Golkar) , tampak tidak dapat dipublikasikan wartawan.
Tertutupnya rapat itu, menjadi kekecewaan saat wartawan yang hendak meliput.
“Lagi-lagi tertutup dan ini bukan pertama, DPRD tahun sebelumnya juga pernah melakukan hal ini, apa yang dirahasiakan, apa ini tak perlu diketahui rakyat kerjanya DPRD,” ucap Andy Siregar.
Andy menduga, rapat yang dilakukan tertutup ada lobi-lobi menyangkut anggaran. Yang diduga, agar DPRD yang baru dapat mengusulkan pokok pikirannya ke agenda program pemerintah.
“Kita duga ini pokir DPRD yang baru agar dimasukkan,” dugaannya.
Selain dia, juga dikeluhkan oleh Firman Tobing yang didampingi beberapa awak media lainnya. Bapak dua anak ini menyesalkan sikap DPRD yang bukan pro rakyat.
Dia menuturkan, harusnya rapat itu dibka untuk umum agar prioritas program pemerintah dapat diketahui masyarakat.
“Tapi melihat situasi rapat ini, perlu pertanyaan besar, kepentingan rakyat atau partai,” ketusnya.
Menanggapi itu, Ketua DPRD, Ramses Lumbangaol yang dikonfirmasi melalui telepon, membenarkan rapat tersebut tertutup.
“Iya benar, itu karena sesuai tata tertib kita,” katanya yang sempat mengelak enggan berkomentar saat disinggung soal tersebut.
Menurut Ramses, bahwa pembahasan itu bersifat internal antara legislatif dan eksekutif. Apalagi, sambung dia, masalah ada yang harus dibuka dan tidak, secara teknis tidak semua dapat dipublikasikan.
“Kan ada waktu yang terbuka ketika sudah ada kesimpulan itu baru,” kata dia.
Ramses , aduh rapat kami nanti iya, disinggung alasan tertutup, itukan pembahsan anggaran sifatnya internal antara legislatif dan ekskutif teknis tidak semua dipublikasikan srtelah nanti ada kesimpulan baru, iya itu sesuai tatib ada juga nanti sidang ada yang pperlu terbuka.
Ramses menuturkan, bahwa rapat tersebut tidak ada yang dirahasiakan. Namun, tambahnya, selain sesuai tatib, kembali juga dalam sidang rapat.
“Apakah dilakukan tertutup atau tidak, jadi itu tergantung urgensi sidangnya apa yang dirapatkan,” jelasnya.
Saat disinggung visi misi Partai PDI Perjuangan, Politisi dari moncong putih ini sempat berang ketika disinggung dari partainya.
“Jangan langsung ke PDIP, kita bicara dewan,” katanya.
Pun begitu, menurut dia, bahwa pembahasan itu masih dalam kondisi koridor tanpa ada yang dirahasiakan.
“Kita merasa ini masih dalam koridor karena masih terbuka untuk umum. Apalagi, kita kan membawa nama rakyat. Jadi kamikan sudah dipercaya masyarakat,” tegasnya.
Itu juga dibenarkan oleh, Guntur Simamora dari Partai Perindo. Namun, mantan aktifis ini, seyogianya rapat tersebut diinginkan transparan tanpa tertutup sesuai slogan partainya.
“Kita menginginkan transparan , tapi ketika rapat memutuskan rapat itu tertutup mau bilang apa, terserah suara terbanyak,” ujarnya.
Guntur yang juga sebagai Ketua Fraksi Persatuan Solidaritas yang merupakan fraksi gabungan antara Partai Perindo dan PSI, menegaskan, bahwa dari rapat itu tidak ada yang harus disembunyikan. Tetapi, ada yang perlu dirahasiakan jika ketika masalah perbedaan pendapat dengan pihak pemerintah, selain voting suara.
“Gini, setiap rapat ada sifatnya tidak perlu dipublikasikan ke umum ketika memang ada perbedaan pendapat dengan eksekutif, tapi nantikan di paripurna terbuka,”katanya.
Pun demikian, Guntur menilai dari amatannya masalah anggaran untuk 2020, pemerintah setempat lebih banyak mengalokasikan anggaran ke belanja aparatur bukan kepada kepentingan masyarakat.
Itu menurut Guntur, dikarenakan pendapatan daerah ini masih terbilang rendah.
“Jadi kedepan kita akan perbaiki supaya anggaran itu lebih banyak untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa anggaran itu harus lebih banyak ke rakyat, itu tidak bisa kita paksakan,”ujarnya.
Hal sama juga disampaikan oleh, Charles Purba, dari Politisi Perindo. Namun, anggota dewan baru periode 2019-2024 ini, tidak tahu alasan tepat kenapa pembahasan tersebut bisa terjadi dilakukan tertutup.
“Kurang tahu pasti apa alasan jelasnya, tapi inikan masih pembahasan hanya menyatukan saja daru yang sebelumnya sudah dibahas,” katanya.
Disingung masalah anggaran ada tidak kejanggalan, menurut Charles masih normatif.
“Oh tidak, semua normatif hanya saja ada perbedaan antara pengesahaan KUA-PPAS ke RAPBD karena adanya dana transferan dari pusat sebesarp Rp 31 miliar,” jelasnya.
Sama halnya juga disampaikan, Poltak Purba Politisi Partai PSI. Poltak menyebutkan, selama pembahasan anggaran yang dituangkan pemerintah masih normatif.
“Masih normatif lae,” ujarnya via seberang telepon.
Poltak saat ditelepon berada di Baktiraja melihat kondisi banjir, menilai normatifnya anggaran itu karena tidak adanya ditemukan yang ganjil.
Hanya saja, menurut dia, ada anggaran terlampau tinggi dan rendah selama setahun dianggarkan.
Dia mencontohkan, seperti anggaran di Dinas Ketahanan Pangan yang hanya senilai Rp 1 miliar lebih dan anggaran Dinas Pertanian sebesar Rp 25 miliar.
“Jadi hanya ini yang kita lihat perbedaan anggarannya ada tinggi ada yang rendah, cuma untuk lebih jauhnya hendak kita telusuri tidak sampai kesitu karena sudah tertutup tidak bisa lagi di akses,” katanya.
Poltak adalah anggota dewan yang baru terpilih periode 2019-2024, dari daerah pemilihan Dolok Sanggul, Baktiraja, Sijamapolang, Onan Ganjang dan Pollung, menyinggung masalah tertutupnya rapat itu tidak diketahuinya. Sebab, sejak rapat yang dimulai tidak ada penyebutan sebelum rapat tertutup atau terbuka.
Begitupun, kedepannya, dia berjanji sesuai visi misi partainya, tidak ada yang tidak transparan, semua kegiatan mereka harus terbuka untuk umum.
“Tatib yang harus kita ikuti kalau memang pembahasan itu dibiasakan terutup. Tapi karena kita masih 40 hari, kita mendorong supaya pembahasan terbuka kedepan kalau untuk saat ini tidak berbuat banyak,” tukasnya.
Sementara, salah satu kader Partai PSI Sumatera Utara, Arnold Lumbangaol berbeda pendapat dengan Poltak Purba. Menurut Arnold, dari kebiasaan itu harusnya DPRD melakukan perubahaan bukan menjadi dibiasakan.
“PSI selalu mendorong adanya transparansi termasuk pembahasan di DPRD. Karena tidak ada hal-hal yang memang tidak dirahasiakan ke publik, harusnya terbuka,” imbuhnya.
“Jika memang sudah kebiasaan, jika memang melakukan perubahaan kebiasaan itu harus ditinggalkan. Kita nanti minta kepada anggota dewan kita, agar diharapkan bisa mendobrak ini, karena ini tidak lagi jaman ditutup-tutupi,” tukasnya.
Arnold menegaskan, bahwa kantor DPRD bukanlah kantor Menteri Pertahananyang selalu bersifat rahasia.
“Apa yang dibicarakan di DPRD , rakyat berhak tahu, berbeda dengan kantor Menteri Pertahanan karena bersifat negara,” tuturnya.
Untuk itu, Arnold berharap, jika memang bersifat rahasia, harus disampaikan ke rakyat kenapa tidak dibuka ke umum.
“Kalau karena tatib itu harus dirubah, jadi mustinya dijelaskan apa yang dirahasiakan kenapa tidak dibuka,” imbuhnya.
Penulis: Dedy Effendi Gemayel Simbolon
Editor. : Frengki Simanjuntak
