TANJUNGPINANG | Warta Rakyat – Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni mendukung kebijakan Pemko Tanjungpinang tentang kartu kendali BBM Subsidi.
Namun menurutnya, kartu itu harus diberikan pada objek yang tepat sasaran dan harus berasaskan keadilan.
“Kenapa saya katakan demikian, karena jangan sampai terjadi objek yang diberikan kartu kendali, tetapi dipergunakan dan dimanfaatkan oleh sektor industri,” kata Weni, Sabtu (12/10)
Sebagai contoh, katanya, mobil bersifat pribadi tetapi jasanya dipergunakan oleh sektor industri. Contoh lain, bus Tanjungpinang tetapi disewa orang di Lagoi. Tentu harga sewanya disesuaikan dengan sektor industri.
Jika dipergunakan untuk sektor pariwisata, menurutnya tentunya harus dilihat dulu klasifikasi kegunaannya, apakah dipergunakan oleh sektor industri pariwisata, atau bersifat pribadi.
Lain halnya jika bus perorangan yg dipergunakan untuk turis lokal yang sifatnya kelompok atau digunakan oleh masyarakat. Tentunya patut mempergunakan kartu kendali,” ujarnya.
Pada dasarnya, Weni mendukung penggunaan kartu kendali, tetapi harus dipergunakan kepada sektor transportasi yang dipergunakan bukan untuk kepentingan industri/skala menengah ke atas.
“Ada hal yang paling penting yang harus diperhatikan yaitu transportasi angkutan pelabuhan, bongkar muat. Ini yang harus diperhatikan untuk mendapatkan kartu kendali. Dan kartu kendali ini tentunya untuk mencegah penyalahgunaan solar bersubsidi dan non subsdi,” ujarnya.
Weni juga menambahkan, kartu kendali ini jika tidak dilakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik, maka justru akan dimanfaatkan dan dijadikan perlindungan oleh sektor industri. Dan juga berlaku bagi transportasi angkutan umum seperti truk proyek, tambang dan sevagainya juga harus dikendalikan.
Sebab transportasi tersebut jelas bekerja untuk kepentingan sektor industri, sehingga jangan sampai mempergunakan solar subsidi, dan ini yang sering terjadi,” imbuhnya.
Apalagi, Weni menerangkan, banyak pertanyaan seberapa pentingkah kartu kendali bagi masyarakat atau apakah kartu kendali masih dibutuhkan ?
Sebenarnya hal ini tidak perlu menjadi polemik. Semua tergantung bagaimana menyikapinya. “Bagi saya kartu kendali, ada bagusnya dalam rangka untuk mengklasifikasikan penggunaan dan pembedaan pengguna solar subsidi dan industri. Tetapi dari semua itu, yang lebih penting adalah transparansi pertamina dalam pengawasan SPBU yang mendistribusikan dan menyediakan solar subsidi yg ada di SPBU,” tegasnya.
Weni berharap pemerintah daerah dan semua punya kewajiban melakukan pengawasan sesuai porsi masing masing. Dinas terkait dengan permasalahan ini, hendaknya juga proaktif untuk melihat, mengawasi, melaporkan dan menindaklanjuti serta menfungsikan PPNS untuk menindak setiap pelanggaran yang sebenarnya sudah terjadi
Namun sampai hari ini, belum ada satupun langkah langkah kongkrit terhadap permasalahan terkait berkurangnya solar subsidi di SPBU/lapangan.
