TANJUNGPINANG, Warta Rakyat – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H.TS. Arif Fadillah berharap Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan SOSEK MALINDO yang telah berlangsung kurang lebih 34 tahun bisa berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi Kepri secara keseluruhan.
“Kita berharap bentuk kerjasama ini dalam bentuk yang lebih konkrit dan bisa diimplementasikan untuk kemajuan ekonomi di Kepri. Jangan hanya wacana-wacana dalam rapat pertemuan kerjasama namun implementasi dan implikasi para perekonomian kita tidak terasa sama sekali,” ujar Arif ketika membuka Rapat koordinasi Penyusunan/ Perumusan Bahan Materi Untuk Persidangan (SOSEKDA) tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 di Hotel Aston, Tanjungpinang, Kamis (25/4).
Arif menginginkan setiap ikatan kerjasama yang dilakukan memang sebaiknya memberikan dampak ekonomi secara langsung. Dirinya mencontohkan bahwa pada masa yang lalu, masyarakat Kepri yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga bisa dengan leluasa bertransaksi dagang dengan Negara seperti Singapura dan Malaysia. Namun sekarang hal ini dibatasi sehingga menimbulkan salah satunya ekonomi biaya tinggi.
Arif mengilustrasikan beras yang menjadi kebutuhan pokok, saat ini diimpor dari Thailand. Beras tersebut bukan langsung ke Kepri namun harus ke Jawa dulu, kemudian didistribusikan ke wilayah Kepri. Panjangnya jalur distribusi ini tentunya menyebabkan kenaikan harga bahan pokok tersebut. Maka dari itu dengan adanya kerjasama ini, harusnya kita bisa mencari formulasi yang tepat untuk memperpendek jalur distribusi sehingga lebih mudah dan murah kebutuhan sampai ke masyarakat.
“Ini yang harus kita dorong, ada dampak ekonominya dari setiap kerjasama. Bagaimana barang bisa kita dapatkan menjadi lebih murah, sehingga daya beli masyarakat terangkat dan pertumbuhan meningkat,” harap Arif.
Mengingat telah lamanya kerjasama ini berlangsung, maka hakikatnya telah banyak usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kepri, namun yang sering terjadi pada anggapan sebagain pihak adalah usulan-usulan yang telah diajukan tersebut belum dirasakan berpengaruh siginifikan terhadp peningkatan pembangunan di kawasan perbatasan.
Oleh karena itu Arif berharap agar OPD di Provinsi Kepri dapat menyampaikan usulan yang kiranya dapat berpotensi untuk meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Kepri.
“Sesekali ada baiknya rapat ini nantinya, turut melibatkan para pimpinan tertinggi baik dari Gubernur dan pejabat yang ada di Johor dan Melaka. Karena kalau pimpinan yang hadir maka keputusan yang diambil akan lebih punya kekuatan yang mengikat dan dapat segera diimplementasikan keputusan tersebut,” tutup Arif.
Sementara itu Kepala Bagian Perbatasan, Biro Administrasi Pemerintahan Provinsi Kepri Ruslan dalam laporannya mengatakan Rapat Koordinasi Penyusunan/Perumusan Bahan Materi untuk Persidangan (SOSEKDA) ini dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan usulan dari Tingkat Provinsi sebelum dilaksanakan Pertemuan Tim Teknik dan Persidangan ke-18 Kelompok Kerja/ Jawatan Kuasa Kerja Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kepulauan Riau/ Riau-Peringkat Negeri Johor/Melaka Tahun 2019 yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2019 di Kota Batam.
“Melalui media rapat ini diharapkan nantinya dapat dikumpulkan berbagai usulan dari seluruh stakeholder dalam lingkup wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang dapat dikerjasamakan dengan Negeri Johor, Negeri Melaka maupun Provinsi Riau dalam upaya meningkatkan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan pembangunan masyarakat di Provinsi Kepri,” ujarnya.
