BINTAN | WARTA RAKYAT – Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama Wakil Bupati Bintan Deby Maryanti menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) Dimensi Internal dan Eksternal di Aula Kantor Bupati Bintan, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mendorong perbaikan tata kelola serta meningkatkan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Turut hadir dalam rapat tersebut Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK yang dipimpin Kasatgas Korsupgah I.2 KPK Uding Juharudin, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bintan, Sekretaris Daerah, Inspektur, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bintan.
Dalam sambutannya, Bupati Roby Kurniawan mengapresiasi kunjungan dan pendampingan Tim KPK. Menurutnya, forum ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah konkret dalam pelaksanaan Program Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2026.
Roby menekankan bahwa hasil SPI harus dimaknai lebih dari sekadar capaian angka, melainkan sebagai cerminan nyata kinerja aparatur di mata publik maupun mitra kerja.
“SPI bukan sekadar angka. Ini merupakan potret nyata bagaimana pegawai, mitra, dan masyarakat menilai integritas kita. Karena itu, hasil yang diperoleh harus menjadi bahan evaluasi sekaligus momentum untuk terus melakukan pembenahan,” ungkap Roby.
Berdasarkan hasil SPI Tahun 2025, Pemkab Bintan telah menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut yang berfokus pada tiga indikator utama, yakni integritas pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, serta pengelolaan sumber daya manusia.
Hingga Oktober 2026, Pemkab Bintan tercatat telah mengunggah 16 dokumen data dukung tindak lanjut Rencana Aksi Triwulan I ke dalam aplikasi SPI KPK. Dari jumlah tersebut, 11 dokumen telah terverifikasi, sementara lima dokumen lainnya masih dalam proses penyempurnaan sesuai catatan evaluasi.
Lebih lanjut, Roby menyoroti pentingnya kolaborasi antara unsur eksekutif dan legislatif dalam menutup celah korupsi. Ia menegaskan bahwa tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan merupakan tanggung jawab bersama yang wajib dijalankan secara transparan dan akuntabel.
Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dengan Inspektorat Daerah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, serta menerapkan prinsip nol toleransi (zero tolerance) terhadap praktik suap, gratifikasi, dan benturan kepentingan.
“Pencegahan korupsi bukan hanya tentang sistem digital, SOP yang rapi, atau skor yang tinggi. Lebih dari itu, pencegahan korupsi adalah tentang budaya kerja dan integritas pribadi setiap ASN di Kabupaten Bintan,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Roby menyatakan kesiapan Pemkab Bintan untuk terus terbuka terhadap evaluasi dan pendampingan KPK demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kami di Kabupaten Bintan siap bekerja lebih keras. Kami siap diuji, siap dikoreksi, dan siap berkolaborasi secara terbuka dengan KPK. Kami yakin, dengan bimbingan dan supervisi KPK, cita-cita mewujudkan Kabupaten Bintan yang Maju, Bersih, dan Berintegritas akan segera terwujud,” tutup Roby.
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh perangkat daerah diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi SPI secara berkelanjutan demi menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Bintan.
