BATAM | WARTA RAKYAT – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ballroom Grand Mercure Hotel Batam, Kamis (5/3/2026).
Musrenbang yang mengangkat tema “Pemantapan Kemandirian Masyarakat dan Keadilan Pembangunan” itu dibuka bersama oleh Anggota DPD RI Ismeth Abdullah, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Wali Kota Batam Amsakar Achmad, serta Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin.
Turut hadir dalam Musrenbang tersebut Anggota DPD RI Dwi Ajeng Sekar Respati, Wakil Ketua II dan anggota DPRD Provinsi Kepri dari daerah pemilihan Kota Batam, unsur Forkopimda Kota Batam, para camat dan lurah, LPM, tokoh Lembaga Adat Melayu, tokoh agama, tokoh pemuda, kalangan akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Wagub Nyanyang menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum penting untuk memastikan seluruh usulan pembangunan yang disepakati dapat terakomodasi secara baik dalam perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, Musrenbang harus mampu menjadi dasar penyusunan pembangunan Kota Batam yang partisipatif, tepat sasaran, dan berkeadilan, sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat.
“Musrenbang ini harus mampu mengakomodasi berbagai usulan pembangunan yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah serta visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam,” ujarnya.
Nyanyang juga menjelaskan bahwa dalam satu tahun terakhir Provinsi Kepri menghadapi berbagai dinamika global yang tidak ringan. Perlambatan ekonomi dunia, fragmentasi perdagangan, tekanan inflasi pangan global, serta perubahan iklim memberikan dampak nyata bagi daerah kepulauan seperti Kepri.
Ia menambahkan, ketegangan geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, turut mempengaruhi stabilitas energi dan rantai pasok dunia yang berpotensi berdampak pada perekonomian global apabila berlangsung dalam waktu yang lama.
Bagi Kepulauan Riau, kondisi tersebut terasa langsung terutama pada sektor manufaktur yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, khususnya di Batam dan Bintan. Volatilitas permintaan ekspor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok membuat dunia usaha semakin selektif dalam melakukan investasi di kawasan perdagangan bebas Batam-Bintan-Karimun.
Di sisi lain, ancaman perubahan iklim juga meningkatkan kerentanan wilayah pesisir, seperti abrasi pantai, cuaca ekstrem, hingga potensi banjir rob yang memerlukan langkah pembangunan yang tangguh terhadap perubahan iklim.
Meski demikian, Nyanyang menyampaikan bahwa berbagai indikator pembangunan di Kepri menunjukkan tren positif. Pada Triwulan IV Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat sebesar 6,94 persen secara year on year, tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga secara nasional.
Selain itu, PDRB per kapita juga mengalami peningkatan dari Rp123,46 juta pada tahun 2020 menjadi Rp161,42 juta pada tahun 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri pada tahun 2025 mencapai 80,53 dan telah masuk kategori sangat tinggi serta menempati peringkat ketiga nasional. Tingkat kemiskinan juga berhasil ditekan hingga 4,26 persen, termasuk yang terendah di Indonesia.
Namun demikian, Nyanyang mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian bersama, di antaranya peningkatan kualitas pembangunan manusia, optimalisasi potensi maritim, penanganan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemajuan budaya Melayu, serta pembangunan infrastruktur wilayah yang lebih merata dan terintegrasi.
“Dengan terus mengedepankan kolaborasi yang berkualitas, berbagai tantangan pembangunan tersebut insyaallah dapat kita selesaikan bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad dalam arahannya menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD Kota Batam menjadi momentum penting untuk menyelaraskan berbagai aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kota Batam.
Ia menjelaskan bahwa seluruh usulan pembangunan yang dihimpun mulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan akan dipadukan dengan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Batam, sehingga menghasilkan prioritas pembangunan tahunan yang transparan, inklusif, dan tepat sasaran.
“Melalui Musrenbang ini kita berharap dapat menghasilkan rumusan perencanaan pembangunan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh wilayah dan masyarakat Kota Batam,” tutup Amsakar.
