BINTAN | WARTA RAKYAT – Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Tahun 2025. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, pada Selasa (04/11) di D’Bintan Villa.
Dalam sambutannya, Ronny menegaskan bahwa Ormas memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menyebut kolaborasi antara pemerintah dan Ormas sebagai elemen penting dalam mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Daerah pastinya memerlukan dukungan seluruh elemen, termasuk Ormas. Kolaborasi yang fokus pada satu visi yang ingin kita wujudkan bersama,” ujar Ronny.
Pemberdayaan Ormas, lanjut Ronny, merupakan langkah untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan organisasi. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mewajibkan Ormas untuk melaporkan keberadaan dan kepengurusannya di daerah.
Berdasarkan data Kesbangpol Bintan, saat ini terdapat 183 Ormas yang tersebar di 10 kecamatan, namun hanya 60 Ormas atau 32,8 persen yang dinyatakan aktif. Sisanya, sebanyak 123 Ormas, tercatat tidak aktif.
Melihat kondisi tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang dan dukungan bagi Ormas agar dapat mengembangkan potensi organisasinya secara optimal, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah.
“Kami berharap Ormas yang ada di Bintan bisa menjalin sinergi yang kuat dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan selama ini,” tutup Ronny.
