TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) mulai menjajaki kerja sama dengan dua lembaga keuangan terkait pinjaman dana untuk pemprov.
Keduanya merupakan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), untuk rencana pinjaman daerah sebesar Rp400 miliar tahun anggaran 2026.
Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara menyebut, dana pinjaman senilai Rp400 miliar ini penggunaannya untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur strategis.
Adi mengatakan proses penjajakan dilakukan untuk mencari lembaga dengan bunga paling kompetitif.
“Kita sudah menjajaki ke BRKS dan PT SMI. Saat ini masih dalam tahap perbandingan,” ujarnya, Senin (13/10/2025).
Pinjaman ini rencananya untuk pembangunan poli RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT) dan sejumlah proyek jalan di wilayah Kepri.
“Dana itu rencananya khusus untuk pembangunan infrastruktur. Itu yang menjadi prioritas,” jelasnya.
Meski demikian, rencana pinjaman ini belum final. Pemprov masih harus membahasnya bersama DPRD Kepri dan memastikan mekanisme pembayaran sesuai ketentuan.
“Pinjaman daerah tidak boleh melebihi masa jabatan kepala daerah. Makanya sekarang sedang dicari skema pembayaran yang tepat,” ujar Adi.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad sebelumnya menegaskan nilai pinjaman tidak akan melebihi Rp500 miliar.
Rencana tersebut kata Ansar juga harus mendapat persetujuan pemerintah pusat.
“Tak sampai Rp500 miliar-lah. Tetap harus ada izin dari Menteri Keuangan dan Mendagri,” ujarnya di Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang.
Ansar menambahkan, pengajuan pinjaman akan memperhitungkan kemampuan fiskal daerah. “
“Itu penting, karena berkaitan dengan kemampuan kita membayar,” katanya.
