BATAM | WARTA RAKYAT – Komisi II DPR RI, Senin (29/9/2025), melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kepulauan Riau. Kunjungan difokuskan pada pengawasan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanahan di Provinsi Kepri.
Kedatangan rombongan Komisi II DPR RI disambut Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinagng.
Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf bersama Wakil Ketua Komisi II Aria Bima, didampingi anggota DPR RI lainnya, yakni Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Bob Andika, Ahmad Irawan, Taufan Pawe, Agustina Mangande, Ahmad Wazir Noviadi, Ujang Bey, Indrajaya, Ali Ahmad, Wahyudin Noor Alu, dan Rusda Mahmud. Turut hadir Sekretaris BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman.
Ketua Tim Kunker, Dede Yusuf, menekankan posisi strategis Kepri di beranda depan NKRI.
“Ada banyak hal yang perlu dikawal, mulai dari perdagangan ilegal, human trafficking, hingga peredaran narkoba. Selain itu, Kepri juga berstatus FTZ sehingga perlu dijaga agar investasi masuk dan berkembang untuk menunjang perekonomian,” ungkapnya.
Di sisi lain, capaian kinerja penerimaan layanan pertanahan di Kepri dinilai menggembirakan. PNBP sektor pertanahan periode 2022–2025 telah tercapai 86 persen atau Rp31,926 miliar, sementara capaian kinerja 7 layanan prioritas BPN di seluruh kabupaten/kota Kepri mencapai 95,97 persen.
Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan kata sambutan. (Enji/Diskominfo Kepri)
Dalam sambutannya, Wagub Nyanyang menjelaskan kondisi geografis Kepri yang terdiri dari 2.028 pulau dengan 22 di antaranya sebagai pulau terdepan.
“Kepri berbatasan langsung dengan Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Singapura. Saat ini baru ada satu PLBN yang berdiri, yakni PLBN Serasan di Kabupaten Natuna. Kehadiran PLBN bukan hanya simbol kedaulatan negara, tapi juga instrumen membangun dari wilayah terluar,” jelasnya.
Wagub Nyanyang menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPR RI.
“Kunjungan ini menjadi spirit mendorong peningkatan pembangunan dan ekonomi di Kepri. Kami juga berharap dukungan Komisi II DPR agar pemerintah pusat segera menetapkan Keppres FTZ menyeluruh di Batam, Bintan, dan Karimun sebagai daya ungkit ekonomi daerah,” katanya. (Jlu)
