TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Fraksi Gabungan Demokrat Pembangunan Nurani (DPN) DPRD Kota Tanjungpinang yang terdiri dari Partai Demokrat, PPP dan Hanura menyatakan menerima atau menyetujui Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025 untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.
Namun, Fraksi berharap agar seluruh rekomendasi dapat menjadi perhatian dalam proses revisi, pengambilan kebijakan, serta pengawasan oleh DPRD.
“Fraksi Demokrat Pembangunan Nurani DPRD Kota Tanjungpinang menyatakan menerima dan mendukung pembahasan lebih lanjut terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025,” ujar Wakil Ketua Fraksi DPN, Prengki Simanjuntak saat Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Perubahan APBD Kota Tanjungpinag Tahun 2025, pada Rabu (07/08/2025).
Politisi Hanura itu mengatakan, ada beberapa pandangan Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025, diantaranya:
1. Pendapatan Asli Daerah
Fraksi DPN mencermati adanya proyeksi peningkatan Pendapatan Daerah dari Rp1,02 triliun menjadi Rp1,077 triliun. Hal itu terlihat dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik cukup signifikan yang diproyeksikan sebesar Rp54,9 miliar.
Ia menyampaikan, meskipun hal ini patut diapresiasi, akan tetapi fraksi juga menyoroti belum adanya inovasi nyata dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru. Tingginya piutang pajak dan retribusi menunjukkan lemahnya sistem penagihan dan pengawasan.
“Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kapasitas manajemen perpajakan dan melakukan digitalisasi sistem pelayanan dan penarikan pajak secara sistematis,” ungkapnya.
2. Belanja Daerah : Dorongan terhadap Efisiensi dan Kinerja
Fraksi DPN mencatat peningkatan signifikan pada belanja operasi hampir Rp49 miliar, terlihat terutama pada belanja pegawai (mencapai Rp543,2 miliar dengan kenaikan Rp33,32 miliar) dan barang/jasa (mencapai Rp392,7 miliar dengan kenaikan Rp14,9 miliar).
Namun, kata dia, peningkatan ini belum sejalan dengan perbaikan kualitas layanan publik. Struktur belanja yang dominan pada pegawai tanpa transformasi kinerja akan menjadi beban fiskal yang tidak efisien dan kurang memberikan manfaat langsung.
“Oleh karena itu, perlu ada strategi efisiensi belanja, penguatan produktivitas aparatur, dan pengendalian belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat,” ucapnya.
3. Belanja Modal : Efektivitas Proyek Infrastruktur Perlu Ditingkatkan
Prengki mengungkapkan, Fraksi menyoroti rendahnya efektivitas pelaksanaan proyek infrastruktur. Banyak kegiatan infrastruktur mengalami keterlambatan atau tidak tepat sasaran, serta minim indikator output dan outcome yang terukur.
“Fraksi kami meminta pemerintah memfokuskan belanja modal pada infrastruktur prioritas seperti sistem drainase, penanggulangan banjir, dan akses jalan lingkungan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
4. Penyertaan Modal : Perlu Evaluasi Menyeluruh
Terkait penyertaan modal, pihaknya menggarisbawahi bahwa penyertaan modal yang dilakukan kepada sejumlah BUMD belum menghasilkan kontribusi nyata terhadap PAD.
Untuk itu, pihaknya mendorong agar dilakukannya evaluasi total terhadap entitas penerima penyertaan modal, serta merekomendasikan moratorium terhadap penyertaan modal baru hingga hasil audit dan evaluasi komprehensif dilakukan.
5. Perencanaan Jangka Menengah : Dana Cadangan dan Pinjaman Daerah
Fraksi menilai tidak dialokasikannya dana cadangan dan nihilnya pinjaman daerah sebagai indikator lemahnya visi pembangunan jangka menengah dan panjang.
Untuk itu pemerintah kota perlu merumuskan peta jalan pembangunan strategis yang terukur, dengan skema pembiayaan yang realistis dan berani, guna menjawab tantangan pembangunan ke depan.
6. Keadilan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Fraksi DPN mendorong agar anggaran pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan kelompok rentan, seperti perempuan, pemuda, disabilitas, serta pelaku UMKM.
Menurutnya, inovasi dalam program sosial harus diperkuat agar mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan.
7. Optimalisasi Aset Daerah
Fraksi DPN mencermati penambahan aset daerah yang belum diiringi dengan rencana pemanfaatan yang optimal. Banyak aset daerah dibiarkan mangkrak dan tidak produktif.
“Fraksi kami mendorong pemerintah untuk menyusun strategi pemanfaatan aset secara ekonomis, efisien, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan PAD,” tutupnya.
