BATAM | WARTA RAKYAT – Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) semester pertama tahun 2025 menuai sorotan. Komisi II DPRD Kepri mencatat, hingga akhir Juni lalu, realisasi PAD baru mencapai sekitar 48 persen dari target yang telah ditetapkan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, mengungkapkan bahwa dari target Rp1,7 triliun, realisasi PAD Kepri saat ini baru menyentuh angka kurang lebih Rp800 miliar.
Menurut Wahyu, lambatnya capaian PAD ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang menyumbang sekitar 90 persen dari total PAD. Masalahnya, ada perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang membuat kontribusi PKB ke kas daerah menurun.
“Sekarang pembagian PKB-nya berubah. Provinsi cuma dapat bagian 30 persen. Ini bikin pendapatan makin kecil, karena aturannya memang sudah berubah,” kata Wahyu saat dikonfirmasi, Jumat (1/8).
Di sisi lain, Wahyu menilai Pemprov Kepri belum maksimal menggali potensi sumber PAD lainnya, khususnya dari sektor perikanan dan kelautan yang sebenarnya memiliki potensi besar namun belum memberikan kontribusi signifikan.
Tak hanya itu, Wahyu juga menyoroti kurangnya inisiatif dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengoptimalkan aset seperti laboratorium milik pemerintah yang seharusnya bisa menjadi sumber PAD tambahan.
“Padahal kalau laboratorium seperti milik DLH dan dinas-dinas lain dioptimalkan, potensinya cukup besar untuk mendongkrak pendapatan,” jelasnya.
Ia juga mendorong Pemprov Kepri untuk memperjuangkan kembali kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut 0-12 mil yang kini diambil alih pemerintah pusat. Saat ini, izin pengelolaan wilayah laut di lima kabupaten dan satu kota di Kepri sudah bukan lagi kewenangan daerah.
“Untuk Batam, kewenangannya ada di BP Batam. Ini yang harus dikejar oleh Pemprov. Apalagi Wakil Gubernur kita dekat dengan Presiden,” pungkas Wahyu.
