TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – DPRD Provinsi Kepulauan Riau menghadiri acara Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Provinsi Kepulauan Riau di Aula Wan Seri Beni Dompak, pada hari Selasa (27/05/2025).
Hadir dalam acara tersebut dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau Ketua DPRD H. Iman Sutiawan di dampingi oleh Wakil Ketua I Dra. Hj. Dewi Kumalasari, M.Pd., dan Wakil Ketua II dr. T. Afrizal Dachlan, MM. Turut hadir serta Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Capt. Luther Jansen, M.Mar., MM, – Andi S. Mukhtar, ST, – Asmin Patros, S.H., M.Hum,- Zainal Abidin, SE., MH, Hanafi Ekra, S.Ag., M.Pd.I, Dr. Sahat Sianturi, S.H., M.Hum., – Harlianto, S.Kom., M.M, – Tumpal Ari Mangasi Pasaribu, – Rudy Chua, S.E., M.H, dan Aman, S.Pd., MM.
Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini diselenggarakan dengan maksud sebagai forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati kegiatan dan program prioritas pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yang akan dituangkan dalam RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026.
Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini mengusung Tema”Akselerasi Potensi Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia Didukung Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Akuntabel”. Yang mana Prioritas Pembangunan 2026 diantaranya adalah :
Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Akselerasi peningkatan Konektivitas antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana.
Alselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu.
Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Iman Sutiawan menyampaikan pidatonya terkait Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
”Secara umum dari data yang ada penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau selama ini telah berjalan dengan baik. Dengan capaian indeks pembangunan predikat baik, dan tentunya mendapatkan peringkat dengan capaian baik bila dibandingkan dengan Provinsi lainnya, baik di Se-Sumatera atau Nasional. Untuk itu patut kita berikan apresiasi atas keberhasilan yang telah dicapai” buka Iman Sutiawan dalam pidatonya.
Dalam pidato nya Iman Sutiawan juga menyampaikan prioritas dalam kebutuhan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah Kepulauan atau Maritim yang menjadi Pokok-Pokok Pikiran DPRD, yang mana salah satunya menyoroti terkait kebutuhan Nelayan di Provinsi Kepulauan Riau.
”Provinsi Kepulauan Riau identik dengan laut dan nelayan, maka dalam Perencanaan Daerah haruslah tetap memperhatikan ruang untuk nelayan, ruang laut untuk mencari penghidupan dilaut, pembangunan jangan sampai berdampak, mempersempit, atau menghilangkan ruang laut untuk nelayan” ungkap Iman.
”DPRD Provinsi Kepulauan Riau sangat mendukung program-program untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan nelayan, untuk itu perlu direncanakan program kesejahteraan melalui kegiatan bantuan alat tangkap, bantuan jaring, bantuan pompong, bantuan modal bagi nelayan dan bantuan peralatan bagi nelayan tradisional” lanjut Iman.
DPRD Provinsi Kepulauan Riau melalui Ketua DPRD Iman Sutiawan juga menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang menyoroti terkait Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau.
”Prioritas pembangunan pada pendidikan, sebagai indikator keberhasilan Pembangunan adalah naiknya tingkat pendidikan masyarakat, maka pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini, perangkat daerah terkait harus memiliki, memperbaharui data jumlah anak sekolah sehingga dapat mengatasi kebutuhan sekolah, apabila pembangunan sekolah baru, pembangunan kelas baru, dan sebagainya” jelas Iman.
Terakhir Ketua DPRD menyampaikan pesan bagi legislator Pusat Daerah Pemilihan Provinsi Kepri DPR/DPD RI Dapil Kepri untuk terus berjuang terkait
Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
Mendesak Pengesahan Rancangan Undang – Undang (RUU) tentang Perikanan;dan
Mendesak DPR RI segera membahas dan mengesahkan Undang – Undang Provinsi Kepulauan.
Setelah penyampaian Pokok-Pokok Pikiran oleh Ketua DPRD Iman Sutiawan, dilanjutkan dengan sambutan dan arahan sekaligus membuka Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Riau oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, SE., MM.
Gubernur Ansar Ahmad setelah membuka Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Riau juga sekaligus meresmikan Launching BPJS Ketenagakerjaan Petani dan Nelayan, yang mana dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Petani dan Nelayan serta Penyerahan Santunan Kepada Ahli Waris BPJS Ketenagakerjaan Nelayan.
Sejumlah tokoh hadir memberikan paparan strategis, antara lain Tim Ahli Penasehat Gubernur Kepri Laksamana TNI (Purn) Marsetio, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud, serta Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, para anggota DPD RI dapil Kepri, unsur Forkopimda Kepri, Bupati/Walikota se-Kepri atau yang mewakili, pimpinan instansi vertikal, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
Acara Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 ini pun ditutup dengan kegiatan foto bersama yang dilaksanakan oleh seluruh peserta dan tamu undangan yang hadir.
