BINTAN |WARTA RAKYAT- Komisi II DPRD Bintan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Bintan Inti Sukses (BIS) untuk membahas kemajuan dan realisasi kinerja serta keuangan PT BIS selama tahun 2024.
Direktur PT BIS, Mokhamad Rofik, melaporkan bahwa laba kotor PT BIS pada tahun 2024 mencapai Rp2.693.149.672, dengan beban operasional sebesar Rp1.858.152.877, sehingga laba bersihnya Rp834.996.795. Laba tersebut diperoleh dari berbagai usaha, seperti penyewaan kios dan lapak di beberapa pasar dan hotel, serta pengelolaan SPBU Batu Hitam.
“Dengan laba bersih Rp834.996.795 itu, PT BIS belum dapat menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Pemkab Bintan, karena uang tersebut masuk dalam deposito,” ujarnya dalam RDP.
Adapun labar kotor itu diperoleh PT BIS dari berbagai usaha, di antaranya penyewaan kios dan lapak yaitu di Pasar Barek Motor dan Inpres Kijang Kecamatan Bintan Timur sebanyak 377 unit serta Pasar Kangka Kawal sebanyak 57 unit.
Kemudian, penyewaan kios dan lapak pasar di bawah Hotel Tanjungpinang 93 unit, Pasar Komplek Mutiara 9 unit, Dendang Ria 15 unit dari 19 unit ruko serta kolam renang, Kios Tanjung Uban 5 unit, Hotel Tanjungpinang serta Hotel Mutiara Tanjungpinang.
Selain itu terdapat anak perusahaan PT Baintan Anugerah Bersama dalam mengelola SPBU Batu Hitam di Tanjungpinang. Dalam pengelolaannya, PT BIS memiliki saham sebanyak 51 persen dan PT Baintan Anugerah Bersama 49 persen.
Ketua Komisi II, Suprapto, menyatakan bahwa RDP ini bertujuan untuk melakukan evaluasi agar PT BIS dapat berjalan secara maksimal dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Karena PT BIS ini adalah mitra pemerintah, bertanggung jawab menjalankan organisasi perusahaannya karena ouputnya harus PAD, kita ingin melihat progres, realisasi dan pendapatannya, ini menjadi acuan kita berbicara perbaikan-perbaikannya. Sehingga PT BIS bisa maksimal dalam menjadikan variable dalam mendapatkan penghasilan daerah,” tutur Suprapto usai RDP kepada sejumlah wartawan
“Tentu harapan kita PT BIS bisa berbenah, terus menginventarisir potensi pendapatan dari aset kabupaten Bintan,”harapnya
Terkait neraca laporan yang disajikan oleh PT BIS, Suprapto menyebutkan pihaknya perlu mengetahui akuntabilitas pelaporannya, karena tidak bisa dicatatkan sebagai pengeluaran saja tanpa bentuk, sehingga tidak terjadi pemborosan yang membuat pendapatan semakin turun.
“Tidak bisa pengeluaran itu dicatatkan sebagai pengeluaran saja, tetapi kita harus tau nih, pengeluaran itu bentuknya apa, bagaimana pelaporannya, sehingga tidak ada pemborosan-pemborosan di laporan keuangan, karena pengeluaran itu bisa membuat pendapatan semakin turun,” tegas politisi Golkar itu
“Saya pikir nanti aka nada tim auditnya, karena PT BIS itu punya mekanisme kontrolnya, ada RUPS nya ada audit dari akuntan Publik, kita tunggu hasilnya seperti apa dan menjadi bahan kita untuk evaluasi selanjutnya,” tutup Suprapto
RDP ini dihadiri oleh anggota Komisi II DPRD Bintan dan perwakilan PT BIS, serta Sekretaris Bapenda, Kabag Hukum, dan Kabag Ekonomi.
