TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengharapkan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens antara Pemprov Kepri, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KPU, Bawaslu, serta stakeholder terkait jelang makin dekatnya Pemilu Serentak tahun 2024 yang waktunya tinggal sekitar 2 minggu lagi.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Ansar saat memimpin Rapat Koordinasi dengan tema “Kesiapan Menjelang Pelaksanaan Pemilu 2024” yang juga merupakan Rakor Forkopimda perdana di Tahun 2024 di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Senin (29/1).
Tampak hadir mengikuti rakor tersebut Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Agus Hariandi, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara, Danrem 033/WP Brigjen TNI Jimmy Watuseke, Kajati Kepri diwakili Wakajati Rini Hartatie, Pangkoarmada I diwakili Kapoksahli, Danlanud RHF Kol. Pnb. Andi Nur Abadi, Ketua Pengadilan Tinggi Kepri diwakili Wakil Ketua, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepri diwakili Wakil Ketua, dan Kepala Zona Bakamla Barat diwakili Komandan Catamaran 508.
Sebagai narasumber, hadir Kapolda Kepri diwakili Wakapolda Brigjen Pol. Asep Safrudin, Kabinda Kepri Brigjen TNI Bonar Panjaitan, Ketua KPU Kepri Indrawan Susilo Prabowoadi, dan Ketua Bawaslu Kepri yang diwakili Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Mariyamah.
Kemudian hadir juga secara langsung Pj. Walikota Tanjungpinang, Hasan, serta hadir secara virtual seluruh Bupati dan Walikota se-Kepri atau yang mewakili.
Gubernur Ansar berharap, masukan-masukan terhadap persoalan-persoalan yang kemungkinan akan dihadapi jelang Pemilu melalui rapat ini bisa diantisipasi sebaik mungkin. Baik yang berkaitan dengan pengiriman logistik dalam situasi musim seperti ini, kemudian juga masalah-masalah lain yang perlu dibahas.
“Kita sudah punya pengalaman cukup dalam penyelenggaraan pemilu beberapa kali, ya Alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan sukses. Namun yang namanya pesta besar demokrasi seperti ini tentu ada saja kerikil-kerikil yang mungkin kita temui. Akan tetapi yakinlah kalau semua kita persiapkan dengan baik ya mulai dari pendataan, tahapan penyelenggaraan, semua tertata dengan baik Insyaallah akan memperkecil kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan terjadi” ungkapnya
Beberapa hal yang ditekankan kembali oleh Gubernur Ansar di antaranya berkaitan dengan daftar pemilih tambahan, urusan logistik terkait cuaca, dan sosialisasi masif mengenai upaya mereduksi kertas suara yang rusak karena cetakan.
“Kemudian untuk kerjasama KPU dan TNI AL mengenai kemungkinan pemakaian fasilitas, Saya kira itu perlu didorong ke KPU Pusat dipercepat nanti Pak Pangkogabwilhan I, kita minta juga dukungannya. Karena dengan menggunakan pola-pola pencegahan yaitu jauh lebih baik dan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dengan melakukan monitoring di lapangan” kata Gubernur Ansar.
Sementara itu, dalam paparannya Ketua KPU Kepri Indrawan menyampaikan rekapitulasi badan adhoc yang akan terlibat dalam Pemilu di Kepri adalah sebanyak 56.380 yang terdiri dari 400 PPK, 1.257 PPS, 41.398 KPPS, 11.829 Linmas, dan 1.497 Sekretariat PPK dan PPS.
Kemudian untuk jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kepri adalah sebanyak 5.914 yang tersebar di 219 pulau di 7 Kabupaten/Kota.
“Adapun dalam pemungutan dan penghitungan suara yang jadi ranah KPPS, inovasi yang akan digunakan adalah Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Kemudian di setiap TPS nanti kami upayakan untuk ada mesin pengganda untuk menggandakan Master. Ini pertama untuk meminimalisir waktu kerja dan kegagalan atau kesalahan penulisan karena banyaknya orang yang akan menulis dan nanti untuk validasinya adalah ditandatangani basah oleh seluruh KPPS” paparnya.
Lalu, narasumber dari Bawaslu, Mariyamah mengatakan persiapan Bawaslu dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara diantaranya menyusun 7 variabel dengan 22 indikator potensi kerawanan TPS.
“Persiapan lainnya adalah melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, menyiapkan SDM sampai ke Pengawas TPS, melakukan pengawasan penyusunan DPTb, melakukan pengawasan pencetakan, sortir, pelipatan dan distribusi logistik sampai ke TPS, dan melakukan penanganan pelanggaran terhadap pelanggaran pemilu” ujar Mariyamah.
Wakajati Kepri, Rini Hartatie, pada kesempatan itu menambahkan masukan dan saran penting agar Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menghadapi Pemilu 2024 yang telah terbentuk agar dapat dimaksimalkan.
“Dimohon jika ada suatu temuan pelanggaran oleh Bawaslu untik segera mengambil langkah koordinasi bersama di Gakkumdu, sehingga dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan tujuan pembentukan Gakkumdu itu sendiri” ujarnya.
Lalu Pj. Walikota Tanjungpinang, Hasan, yang juga Kepala Dinas Kominfo Kepri melaporkan dari 99 TPS yang dilaporkan memiliki jaringan/sinyal yang lemah, dengan rincian di Batam 15 titik, Bintan 13 titik, Karimun 38 titik, Lingga 22 titik, Natuna 1 titik, dan Anambas 10 titik sudah di follow up dengan rapat internal pemprov bersama Balai Monitor dan beberapa provider internet.
“Kita upayakan koordinat ini dapat terjangkau semua. Hari Rabu ini kita juga akan rapat di Kementerian Kominfo untuk penguatan. Mudah-mudahan sebelum tanggal 14 sudah diantisipasi semua titik ini” kata Hasan. (ADV)
