BATAM | WARTA RAKYAT – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin, meminta pemerintah mengutamakan kesejahteraan warga Kabupaten Natuna.
Hal itu disampaikannya usai konflik Laut China Selatan menjadi pembahasan dalam debat calon presiden (Capres) pada Ahad 7 Januari 2024 lalu.
Menurutnya, harus ada inisiatif baru agar Indonesia berkontribusi mengelola konflik Laut China Selatan.
Ia mengatakan, meski adanya berbagai usulan yang disampaikan ketiga paslon, namun ketiganya belum ada yang menyentuh soal nasib warga di Natuna.
“Saya setuju sama Pak Anies. Yang beliau sampaikan fakta dan data juga. Pak Prabowo kan sebagai Menhan sendiri,” kata Wahyu, Jumat 12 Januari 2024.
Wahyu menuturkan terkait anggaran pertahanan memang harus dibuka. “Itulah yang diminta dengan Paslon 01,” ujarnya.
Ia menambahkan, terkait konflik di Laut China Selatan dampak kepada masyarakat tidak tertangani secara rinci.
Ketua Komisi II DPRD Kepri itu mengungkapkan, setakat ini nelayan di Natuna sangat tertinggal dan memerlukan perubahan.
“Kami dari provinsi mendorong BUMD migas. Tak ada subsidi migas di sana,” ungkapnya.
Politisi PKS menambahkan, kesejahteraan warga Natuna harus diutamakan baru keamanan. Masyarakat sejahtera maka lokasi tersebut akan aman.
“Masyarakat bisa milih ke sana. Apalagi pemilih rasional,” tambahnya. (*)
