TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Pendataan warga miskin di Provinsi Kepulauan Riau masih belum memenuhi harapan. Masih banyak warga miskin khususnya di daerah perkotaan dan desa desa belum terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kabupaten / Kota.
Diperkirakan terdapat 34 ribu jiwa warga miskin atau rawan miskin yang luput dari pendataan di Provinsi Kepri
Pembaharuan data kemiskinan di Kepri juga dinilai berjalan lambat dan belum sepenuhnya update.
Diketahui beberapa warga yang sudah meninggal dunia masih aktif terdaftar sebagai warga miskin dalam DTKS Pemda termasuk masyarakat yang mampu masih ada yang terdaftar sebagai warga miskin.
Hal ini terungkap dalam rapat kerja bersama Dinas Sosial Propinsi Kepri beberapa waktu lalu di Batam
Sirajudin Nur , anggota Komisi IV DPRD kepri ini menyoroti tentang kinerja pendataan warga miskin yang tidak tepat sasaran dan tidak dilakukan secara sungguh sungguh dan valid oleh Pemerintah Daerah.
Sirajudin Nur menggesa agar Pemprov Kepri melalui Dinas Sosial untuk secara terus menerus melakukan pendampingan atau monitoring guna memastikan warga yang benar benar miskin bisa terdata.
Mengingat salah satu fungsi DTKS adalah sebagai data dasar bagi warga miskin untuk menerima program bantuan pemerintah seperti Jamkesda.
Seperti diketahui, pada APBD 2023 , Pemprov Kepri menganggarkan dana Jamkesda sebesar 5 Miliar Rupiah.
Angka ini terbilang kecil dibandingkan dengan Propinsi lain yang secara jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonominya relatif sama.
Idealnya dengan jumlah warga miskin mencapai 100 ribu jiwa, anggaran untuk Jamkesda minimal di sediakan sebesar 11 Milyar setiap tahunnya.
Sirajudin Nur meminta Gubernur untuk memberikan perhatian terkait jaminan kesehatan bagi warga miskin di Kepri.
Jangan lagi ada warga miskin yang tidak terlayani untuk berobat karena kendala biaya.
Program BPJS PBI yang menjadi harapan warga miskin juga belum sepenuhnya mampu mengcover keseluruhan warga miskin karena itu program alternatif dari Pemda. Program Jamkesda sangat di butuhkan. Khususnya bagi Nelayan, dan pekerja pekerja informal yang masuk dalam kategori miskin.
“Kita masih menghadapi persoalan warga miskin yang tidak tercover program jaminan kesehatan, baik itu program JKN-KIS maupun Jamkesda. Karena itu saya mendesak agar Pemprov Kepri memaksimalkan pendataan dan memperbesar anggaran Jamkesda dari 5 Milyar Pertahun menjadi 11 Milyar Pertahun. Tambahan anggaran ini untuk memperluas akses masyarakat miskin untuk dapat menikmati layanan pengobatan secara gratis disemua faskes pemerintah dan swasta,”tutur Anggota DPRD yang membidangi Kesehatan dan Pendidikan ini. (Adv)
