BATAM | WARTA RAKYAT – Anggota DPRD Provinsi Kepri Uba Ingan Sigalingging menyayangkan masih kurangnya perhatiaan dan respons Penerintah Provinsi Kepri, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi, terkait sistem PPDB di tingkat SMA/SMK dan sederajat di Kepulauan Riau, khususnya di Batam
Hal itu disampaikan Uba setelah turun langsung ke beberapa sekolah di Batam dan menemukan fakta masih banyak siswa yang tidak dapat tertampung di sekolah, masih minimnya fasilitas pendidikan (ruang belajar) dan pemerataan kualitas pendidikan di Batam
“Padahal masalah ini sudah saya sampaikan sebelumnya kepada Pemprov Kepri, kepada Pak Gubernur dan juga kepada dinas terkait untuk langkah-langkah antisipasi PPDB tahun ajaran 2023/2024,” tegas Uba kepada Kabarbatam.com, Sabtu (22/7).
Hari ini, sambung Uba, faktanya masih ada beberapa siswa yang belum tertampung di sekolah. Ada siswa yang yang ramai ingin masuk ke satu sekolah tertntu, misalnya ke sekolah favorit, padahal dari segi daya tanpung tidak memadai.
Sementara kalau siswa ke swasta tidak mampu. Di sinilah fungsinya dinas pendidikan hadir untuk melakukan sosialiasisi. Supaya tidak ada lagi sekolah dengan jumlah siswa yang banyak, dan ada sekolah yang justru siswanya sedikit atau kurang.
“Dinas Pendidikan mestinya hadir jauh hari sebelum PPDB berlangsung. Dengan melakukan sosialisasi ke seluruh sekolah. Hadirkan siswa, jika perlu juga menghadirkan orangtua. Dinas hadir untuk menympaikan agar siswa dan juga orangtua tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah tertentu atau favorit. Tetapi dapat ke sekolah lain agar tisak terjadi penumpukan di satu sekolah,” tegasnya.
Di SMAN 3 Batam misalnya, ada banyak siswa yang tidak tertampung. Banyak siswa memilih ingin masuk karena menganggap sekolah ini facorit, padahal dapat memilih sekolah lainnya yang dari segi kualitas pendidikan, fasilitas, tenaga pendidik dan rung kelas juga memadai.
“Kehaadiran dinas pendidikan sangat dibutuhkan untuk mensosialisasikan bahwa sekolah lain sama baiknya dan kualitasnya. Di sisi lain, jauh sebelum PPDB, dinas terkait juga harus betul-betul memastikan bahwa sekolah lain, baik dari segi fasilitas, tenaga pendidikan (guru), dan kualitas pendidikan (sistem pengajaran) sama baiknya dengan sekolah yang disebut favorit. Jangan sampai justru masih ada sekolah yang minim fasilitasnya, jumlah gurunya terbatas, dan kualitas pendidikannya tidak merata sama seperti sekolah favorit,” tegasnya.
“Untuk itulah dinas pendidikan itu ada. Guna memastikan regulasi dan juga pelayanan PPDB berjalan baik. Harus ovensif dan proaktif untuk turun ke masyarakat,” tambah Uba.
Kesannya, Uba melihat, dinas pendidikan saat ini seperti “Pemadam Kebakaran”. “Sudah masuk tahun ajaran baru, baru mereka sibuk. Padahal harusnya jauh hari sebelumnya sudah harus proaktif turun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi.
“Saya belum melihat adanya fungsi koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dan kota/kabupaten dijalankan dengan baik. Kesannya jalan sendiri-sendiri. Padahal jika ada koordinasi, dapat mengantisipasi permasalahan di lapangan.”
Kualitas Sekolah Kejuruan
Uba Ingan Sigalingging juga menyoroti masih belum totalitasnya Pemprov Kepri dalam memberi perhatian kepada sekolah kejuruan.
“Pertama kita melihat Kepri ini wilayah industri dan pariwisata, namun kesiapan pemerintah untuk menyiapkan sekolah jalur vokasi melalui tenaga siap pakai belum optimal,” ungkap Uba.
Buktinya, sambung Uba, banyak siswa tahun ini ingin ke sekolah kejuruan justru pemerintah terkesan gagap tidak mampu menampung siswa tersebut.
“Padahal ini bisa diantisipasi jika dinas terkait melakukan monitoring dan koordinasi dengan dinas kota kabupaten untuk melihat trend dan animo siswa masuk ke SMK,” ujarnya
Di SMKN 5 dan SMKN 7 Batam jumlah siswa yang memiliki minat untuk masuk ke sekolah tersebut sangat tinggi. Tetapi pemerintah provinsi tidak memiliki antisipasi atas terjadinya lonjakan tersebut.
Antisipasi ini, menurut Uba, seperti menyiapkan ruang belajar, tenaga pengajar, dan ruang praktek dan juga peralatan untuk praktek siswa. Ini sangat kurang sekali, padahal sekolah kejuruan sangat diminati agar lulusan siswanya siap pakai di dunia kerja.
“Nah inilah kenapa saya sebut pemerintah provinsi, khususnya dinas terkait gagal menyikapi ini dan tidak responsif dalam menyikapi permasalahan di lapangan, termasuk di sekolah kejuruan,” ungkapnya.
Mengapa pemerintah gagap dalam menyikapi animo siswa yang terbilang tinggi masuk SMK, kata Uba, karena itu tadi bahwa sejauh ini ruang belajar masih tetbatas, tenaga pendidik terbatas, dan alat maupun ruang praktek juga sangat terbatas.
“SMK ini yang mestinya juga mendapatkan prioritas agar lulusannya mampu menjawab tantangan dunia kerja. Terlebih, wilayah kita ini, merupakan kota industri dan pariwisata. Jurusan-jurusan vokasi ini yang mestinya diperkuat,” tegasnya.
Ditambahkan Uba, untuk sekolah kejuruan harus disiapkan benar-benar karena tidak mengenal zonasi. “Saya juga minta agar pemprov secara serius memberi perhatian kepada sekolah kejuruan. Di antaranya membangun SMK di wilayah Bengkong dan Batuampar, yang wilayahnya bersinggungan langsung dengan kawasan industri.
“Batuampar itu sebagai salah satu basis industri dan shipyard, juga industri sektor maritim. Sementara Bengkong juga berpotensi menjadi destinasi pariwisata dan industri. “ini yang mestinya menjadi perhatian Pemprov agar setelah lulus, anak didik kita menjadi tenaga yang siap pakai,” pungkasnya.
