TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Anggota Komisi IV DPRD Kepulauan Riau, Hanafi Ekra menyatakan dukungannya terhadap usulan pemberian subsidi SPP siswa yang bersekolah di swasta.
Kendati demikian, ia meminta agar pemberian subsidi SPP itu disertai dengan penghitungan yang matang.
“Kalau untuk kepentingan masyarakat saya setuju, tapi semuanya itu harus dihitung kekuatan anggaran daerah,” katanya di Pulau Penyengat, Senin (26/6/2023).
Disinggung soal fasilitas sekolah negeri yang belum merata, Hanafi meminta agar itu menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kepri di tahun mendatang.
Disdik Kepri harus memaksimalkan postur anggaran untuk membangun ruang kelas baru dan pemenuhan fasilitas khususnya di sekolah penyangga.
“Sebesar-besarnya anggaran di Dinas Pendidikan harus digunakan untuk pembangunan RKB,” pintanya.
Sebelumnya, Pengamat Pendidikan Kota Tanjungpinang, Zamzami A Karim mengusulkan agar Pemprov Kepri mensubsidi SPP di sekolah swasta.
Ini sebagai upaya pemerataan siswa di sekolah negeri dan swasta. Sekolah swasta diharapkan dapat menampung kelebihan daya tampung sekolah negeri.
Menurutnya, jumlah Rombel yang berlebih di sekolah negeri akan menyebabkan kegiatan belajar mengajar tidak optimal.
“Mestinya pemerintah jangan paksakan sekolah-sekolah itu menampung murid di sekolah negeri semua, nanti rasio Rombel nya tidak sehat,” katanya, Kamis (22/6/2023) petang.
Zamzami menerangkan, pemberian subsidi SPP kepada siswa di sekolah swasta akan menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap pendidikan.
“Berikan kesempatan untuk sekolah swasta dengan cara memperluas beasiswa bagi siswa untuk belajar di sekolah swasta sehingga sekolah swasta tidak gulung tikar,” tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Ansar Ahmad mengutarakan akan mengkaji kebijakan menggratiskan SPP untuk pelajar SMA sederajat di Kepri.
Ansar menuturkan, dibutuhkan anggaran yang besar untuk mensubsidi SPP pelajar SMA sederajat, sehingga diperlukan perhitungan yang matang.
“Kita hitung dulu, jumlahnya juga nggak sedikit,” katanya, Selasa (2/5/2023).
Ansar mengakui, SPP ini kerap menjadi permasalahan bagi pelajar, khususnya saat mengambil ijazah.
“Sebaiknya kalau bisa gratis karena SPP ini kerap menjadi problem,” tuturnya.
Kendati demikian, Bupati Bintan 2 periode itu menerangkan, kebijakan SPP gratis secara menyeluruh kurang tepat.
Menurutnya, SPP gratis seharusnya hanya dinikmati oleh masyarakat kurang mampu.
“Kalau saya secara pribadi yang namanya gratis itu kurang setuju, orang yang punya kemampuan lebih kita gratiskan, seharusnya mereka memberikan subsidi kepada yang tidak mampu,” terangnya.
Ansar menambahkan, di tahun 2023, Pemprov Kepri telah menganggarkan bantuan SPP untuk 10-11 ribu pelajar SMA sederajat.
Selain itu, Pemprov Kepri juga memberikan bantuan transportasi bagi pelajar yang tinggal di daerah pesisir.
“Tahun ini bantuan SPP untuk anak-anak kurang mampu, ada 10-11 ribuan, kita distribusikan anggaran nya ke sekolah, termasuk bantuan transportasi,” tambahnya.
