Itu menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Investasi 2022 di Jakarta pada bulan November lalu.
Saat itu, Jokowi menyebut bahwa resesi ekonomi akan terjadi pada awal tahun 2023.
“Pemda bersama Kementerian/Lembaga terkait perlu menyiapkan skema penguatan UMKM. Perlu kita tahu, pada tahun 2021 UMKM berkontribusi 61,07 persen atau Rp8.574 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” kata Wahyu, Kamis (05/01/2023).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menantang Pemda menjadikan resesi global sebagai momen kebangkitan UMKM.
“Tahun 2023 harus jadi momen kebangkitan UMKM, isu resesi kita jawab dengan kesejahteraan pelaku UMKM,” tegasnya.
Wahyu pun memberikan catatan yang perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti Pemprov Kepri dan Kabupaten/Kota.
Ia meminta agar Pemprov Kepri melanjutkan kembali program kredit bunga nol persen untuk merangsang tumbuh kembang UMKM.
Setakat ini, bantuan kredit bunga nol persen membantu pelaku UMKM, namun belum dinikmati seluruh pelaku UMKM akibat syarat agunan berupa BPKB dan sertifikat tanah.
“Syarat agunan ini perlu diubah, cukup hanya surat rekomendasi dari Dinas KopUKM,” pintanya.
Selain itu Pemda juga perlu memperbanyak program pelatihan dan mendorong pelaku UMKM menggunakan platform digital.
Pemda juga dapat melakukan promosi produk UMKM yang masif, bukan hanya nasional namun juga ke kancah internasional melalui program Asean Online Sale Day (AOSD) menggunakan platform digital.
“Seluruh pelaku UMKM khususnya pemula harus mendapatkan pelatihan, melalui pelatihan mereka dapat rekomendasi kredit bunga nol persen, namun mereka diwajibkan menggunakan platform belanja digital agar produk mereka dapat di ekspor ke luar negeri, khususnya Asean,” tambahnya. (*)
