Kemudian pajak yang tidak disetor dari 2019 hingga 2021. Pada 2019 pajak tidak disetor sebesar Rp1,04 Miliar, 2020 sebesar Rp1,28 Miliar dan 2021 sebesar Rp1,88 Miliar.
Selanjutnya premi BPJS Ketenagakerjaan pegawai tahun 2020 dan 2021 yang dipotong dari gaji pegawai tidak disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp400 Juta.
Serta piutang usaha yang terus mengalami peningkatan, pada 2021 piutang usaha tercatat Rp3,4 Miliar.
“Mirisnya lagi pada terakhir disaat kami rapat RUPS 18 November 2022, dari 3 rekening BUMD PT TMB yang ada penempatan kas saldo total hanya Rp34 juta,” ucapnya.
Menurut Rahma kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus, sehingga perlu diambil langkah strategis menyangkut nasib ke depan perusahaan plat merah tersebut.
“Saya sebagai pemegang saham harus bertanggung jawab melindungi keselamatan BUMD PT TMB,” ujarnya.
