TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Pemko Tanjungpinang menganggarkan Rp1,8 miliar untuk menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT pengendalian dampak inflasi daerah. Ada 8.930 keluarga penerima manfaat (KPM) menerima BLT tersebut.
Wali Kota Tanjungpinang Rahma menyampaikan, ribuan penerima BLT pengendalian dampak inflasi ini terdiri dari keluarga pra sejahtera dan nelayan yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan bukan bantuan PKH, BPNT dan BLT BBM.
“Jadi BLT ini diberikan kepada keluarga pra sejahtera dan nelayan yang tidak ter-cover dalam BLT BBM dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurut Rahma, bantuan diberikan sebagai bentuk perhatian Pemko Tanjungpinang kepada keluarga pra sejahtera untuk memenuhi kebutuhan pokok akibat dampak inflasi.
Untuk besaran BLT pengendalian dampak inflasi daerah yang disalurkan sebesar Rp300 Ribu per KPM. Pihaknya, tambah Rahma, bekerjasama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan BLT kepada penerima.
“Saya harapkan disalurkan bantuan ini masyarakat dapat menggunakan dengan bijak sehingga ekonomi Tanjungpinang dapat menggeliat,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Tanjungpinang melalui Kabid Linjamsos Loly Irawaty Biki menambahkan, BLT pengendalian dampak inflasi daerah ini diberikan terhadap KPM yang terdiri dari keluarga pra sejahtera dan nelayan yang terdata dalam DTKS.
“Tidak termasuk penerima bantuan pemerintah seperti PKH, BPNT, BLT BBM dan bantuan lainnya,” imbuhnya.
