TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT — Pemerintah melalui Keputusan Bersama yang ditandatangi oleh enam pejabat Kementerian dan Lembaga secara resmi memutuskan melarang kegiatan dan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI).
Akan hal tersebut, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) telah mengeluarkan maklumat Nomor : Mak/ 1 /I/2021 tentang kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI).
Dalam maklumat tersebut Kapolri meminta masyarakat agar tidak mendukung dan memfasilitasi kegiatan Forn Pembela Islam (FPI) Masyarakat dilarang dilarang atribut dan simbol FPI.
“Guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat yang dikeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atr ibut, serta penghentian kegiatan FPI,” demikian pernyataan tertulis dalam maklumat Kapolri pada Jumat, 1 Januari 2021.
Witanto, Ketua Pembinaan Hukum Politik Indonesia (PHPI) Masjid Nurul Ikhsan kelurahan Air raja, mendukung maklumat Kapolri tersebut.
“Kami atas nama PHPI Masjid Nurul Ikhsan mendukung Maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI,” tegas Witanto, yang juga sebagai Ketua RT 001 / RW 005 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur
