NATUNA | WARTA RAKYAT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Natuna membatalkan debat publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna yang direncanakan akan dilaksanakan di Graha Pena, Gedung JTV Jalan Ahmad Yani, Surabaya.
“Debat tetap di Natuna,” kata Ketua KPU Natuna Junaidi saat dikonfirmasi, Jumat (6/11).
Menurutnya, keputusan tersebut diambil karena kasus terkonfirmasi COVID-19 di Natuna meningkat dan ada masukan dari stakeholder terkait.
“Dengan peningkatan COVID-19 dan adanya masukan dari stakeholder maka diputuskan debat di Natuna,” tegasnya.
Ia menambahkan, debat tetap dilaksanakan pada Jumat (13/11) mendatang.
Saat ditanya lokasi debat ia tidak menjawab.
Diketahui, sebelumnya Ketua MAKI Boyamin meminta debat publik tersebut dibatalkan karena akan terjadi pemborosan biaya untuk tiket dan akomodasi Natuna-Surabaya pulang pergi.
“Semestinya kegiatan debat tersebut cukup di Natuna dan jika tujuan untuk menjangkau masyarakat luas bisa memakai jaringan medsos seperti YouTube, instagram, Facebook,” kata Boyamin melalui keterangan tertulis, Jumat (6/11).
Ia menyampaikan, penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, berlebihan dan tidak bermanfaat maksimal dapat dikategorikan merugikan negara yang mengarah kepada korupsi.
“Apabila KPU Natuna tetap menyelenggarakan debat Cabup di Surabaya maka Kami akan melaporkannya ke DKPP dan Bawaslu termasuk opsi untuk melaporkan ke penegak hukum,” tegasnya.
KPU Natuna mestinya menyadari saat ini pandemi covid-19 masih merajalela di kota besar termasuk Surabaya sehingga dikhawatirkan peserta akan membawa pulang Covid-19 ke Natuna.
Jika nantinya ada yang tertular maka anggaran negara akan tersedot kepada pasien Covid-19 sehingga KPU Natuna bisa dianggap turut andil dalam terkurasnya anggaran negara untuk biaya pandemi COVID-19.
“KPU mestinya bijak dan lebih mementingkan negara dan rakyatnya dibanding bepergian ke Surabaya yang bisa menimbulkan persepsi jalan-jalan plesiran,” ucapnya.
Ketua KPU Natuna Junaidi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon tidak menjawab, demikian juga pesan WhatsApp yang dilayangkan tidak di balas.
Sementara itu, Ketua KPU Kepri Sriwati saat dikonfirmasi belum mengetahui terkait hal tersebut.
“Saya tidak dapat komentar, karena belum ada info masuk. Langsung ke KPU Natuna saja ya,” ucapnya.
