TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang melalui Dinas Perkim Kota Tanjungpinang, terus mengusulkan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk 2021.
Tahun ini harusnya menerima bantuan dengan kuota sekitar 107 unit rumah, hanya saja hal tersebut batal terealisasi karena Pemerintah Kota saat ini sedang fokus menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Harus diakui banyak warga yang menunggu program ini upaya mengubah tempat tinggal rumah yang lebih layak huni.
Berdasarkan instruksi Kementerian Keuangan, program ini ditunda di karenakan ada program lain yang prioritas.
Bicara berbagai perencanaan dan persiapan sudah dilaksanakan tim baik dari pusat maupun daerah.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertanaman (Perkim) Kota Tanjungpinang, Djasman mengatakan, program ini memberikan bantuan kepada masyarakat agar dapat memiliki rumah tinggal yang layak.
”Setiap keluarga perlu memiliki rumah, minimal ada dua kamar tidur, satu WC, ruang keluarga dan dapur,” jelas Djasman.
Ia menuturkan berdasarkan informasi surat edaran tersebut, program perbaikan RTLH yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ditunda tahun ini.
Sebelumnya, direncanakan program tersebut akan direalisasikan kepada masyarakat usai Lebaran kemarin.
Djasman menuturkan, melalui DAK Bappenas setiap pemilik rumah diberikan bantuan senilai Rp17,5 dan Rp19 juta per unit dari program Satker Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan.
Dirinya mengakui bantuan ini sangat dibutuhkan, terkait apakah ke depan program tersebut masih bisa direalisasikan atau tidak masih perlu koordinasi ke pusat kembali.
”Kami akan selalu mengusulkan setiap tahunnya. Bukan hanya secara kuota namun juga besaran bantuan kepada penerima,” ucapnya.
Ia menuturkan, besaran bantuan saat ini masih stimulus. Belum bisa menuntaskan kebutuhan tempat tinggal layak.
”Kami usulkan agar besaran bantuannya bisa naik dari tahun-tahun sebelumnya. Harapannya per unit bisa menerima bantuan Rp30 juta atau bahkan lebih. Bila ini teralisasi maka bangunan rumah bisa lebih baik lagi,” ucapnya.
PPTK Program Perbaikan RTLH Disperkim Kota Tanjungpinang, Arif menuturkan, setiap tahun pihaknya mengusulkan ke pusat kuotanya bahkan lebih dari 1.000 usulan dari 18 kelurahan di Tanjungpinang.
Sementara, Walikota Tanjungpinang, Hj Rahma mengaku masih menerima aduan terkait rumah warga yang tak layak, tentu perlu bantuan.
Di tengah wabah saat ini, harus diakui beberapa program ditunda. Bukan hanya dari APBD Pemko namun juga dari pusat melalui berbagai lembaga kementerian.
”Begini kondisi saat ini, berbagai program ditunda. Kita berharap bisa dimaksimalkan di tahun-tahun mendatang. Apalagi program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ucapnya.
Terkait stimulus dari APBD Pemko, ia menuturkan bila memungkinkan akan direalisasikan. Tentu harus melihat kemampuan keuangan daerah.
Besaran bantuan ini menurutnya, belum bisa menuntaskan kebutuhan tempat tinggal layak. Namun tentunya sebagai dasar menstimulus.
”Program ini sangat bagus, mudah-mudahan bisa bertambah secara jumlah unit maupun bantuan dana nantinya,” nantinya.
Masih banyak warga yang mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah tinggal agar lebih layak.
Sementara itu juga, Anggota DPRD Tanjungpinang, Ria Ukur Rindu Tondang menuturkan, masih banyak warga yang membutuhkan. Seperti rumah di kawasan Tanjungunggat, Kampung Baru, Teluk Keriting, Tanjungpinang Timur dan kawasan lainnya lagi.
Seperti diketahuinya, sumber pendanaan program bantuan RTLH kini dari pusat. Yaitu SNVT Penyediaan Perumahan dan DAK.
Ia menyarankan kedepan, bisa dibantu melalui APBD Pemko Tanjungpinang. Bila perlu programnya lebih baik lagi.
“Saya ketemu warga dan bahkan lurah-lurah juga mengharapkan program ini terus berjalan. Masih banyak warga yang butuh,” ucapnya.
Disarankannya, ke depan ada program bedah rumah. Bantuan yang diberikan melihat kebutuhan setiap rumah.
“Kita sarankan demikian, jadi rumah yang dibangun benar-benar layak,” pungkasnya.
