TANJUNGPINANG | Warta Rakyat – Selama enam hari masa reses berlangsung, sejumlah warga berharap seragam sekolah SMA/SMK yang menjadi kewenangan Provinsi digratiskan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kepri, Bobby Jayanto, S.IP saat reses digelar.
“Seragam sekolah, banyak juga aspirasi yang disampaikan kepada kami agar seragam SMA/SMK bisa digratiskan,” ujar Bobby Jayanto, Kamis (12/12)
Menurut Bobby, bantuan seragam gratis akan mengurangi beban orangtua disaat kondisi ekonomi yang sulit, serta minimnya lapangan pekerjaan di ibukota provinsi Kepri ini.
Permintaan warga tentu sangat wajar, sebab dari 41 OPD yang ada di Provinsi Kepri, OPD Dinas Pendidikan merupakan penyedot uang rakyat terbesar di APBD Kepri 2020.
- Baca juga: Ini Jatah Anggaran 41 OPD di APBD Kepri 2020
Diketahui, Dinas Pendidikan (Disdik) pada APBD Kepri 2020 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 1,21 triliun atau sekitar 25 persen dari APBD Kepri sebesar Rp 3,945 Triliun
Kenaikan itu diperuntukan untuk membangun beberapa Ruang Kelas Baru (RKB) dan beberapa gedung sekolah baru.
Kata Bobby, meski bukan pihaknya yang melakukan pengusulan dan pembahasan APBD Kepri 2020, namun ia akan memastikan sejauhmana peruntukan pengalokasian anggaran itu.
“Apakah anggaran tersebut mengarah ke situ. Kalau tidak kedepan kita coba usahakan. Soalnya kita belum tahu karena kita masuk hanya pengesahan, sementara pembahasan dilakukan dewan sebelumnya,” ujarnya.
“Harapan Kita aspirasi masyarakat ini bisa ditampung sama pemerintah. Inilah kehendak masyarakat kits yang mana situasi ekonomi biar mereka tidak merasa berat terhadap biaya-biaya yang keluar,” lanjutnya.
Selain seragam gratis, warga juga mengeluhkan kisruh PPDB yang setiap tahun acap kali dihantui rasa takut, pasalnya tidak sedikit diantara orangtua harus kewalahan saat memasuki ajaran baru, baik tingkat SD, SMP dan SMA lantaran ketersediaan daya tampung sekolah.
Selain pendidikan, persoalan penanganan ekonomi juga menjadi bagian penting yang harus diperjuangkan.
Hal itu dikeluhkan salah satu warga, Pipin Hasibuan. Ia mengungkapkan, wakil rakyat harus mendorong pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Tanjungpinang.
“bisa kita lihat tidak ada lapangan pekerjaan,” ujar Pipin Hasibuan, mantan Anggota DPRD Tanjungpinang periode 2004-2009 ini dengan lantang.
Pipin Hasibuan menilai, pembangunan di Kota ini stagnan alias jalan ditempat, buktinya kata Hasibuan, pembangunan dan pengaspalan sejumlah ruas jalan tampak nihil. Bahkan kurangnya lampu penerangan jalan masih dirasakan warga.
“Kalau dikatakan dewan yang terhormat, tolong dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
“Perekonoiman di Tanjungpinanng ini mati, hampir dikatakan toko pada tutup,” lanjutnya.
Selain persoalan pendidikan dan perekonomian, warga lainnya, Pangeran Lubis juga mengeluhkan infrastruktur di lingkungan warga.
Ia berharap agar anggota dewan dan pemerintah mengakomodir permintaan masyarakat.
“Karena kami tinggal di daerah pelantar, kami berharap pemasangan hidrant umum, bak penampungan air minum, pemasangan tutup parit di sepanjang lembah purnama, karena banyak limbah, lampu jalan di pelantar, serta penyisipan pelantar yang rusak di selayar 2 dan selayar 3,” ujar Pangeran Lubis.
“Harapan kami supaya diperhatikan bapak ibu. Kami juga perlu hidup sehat,” sebutnya.
Selain itu, Yona juga mengeluhkan terusiknya intoleran di Kota Tanjungpinang. Menurutnya pembangunan salah satu sarana ibadah yang berujung hingga penghentian sementara pembangunan seolah pemerintah tidak hadir bagi warganya.
Menanggapi keluhan warga, Bobby Jayanto mengungkapkan akan menyampaikan kepada pemerintah agar memperhatikan kepentingan masyarakat.
Ketua DPD Partai NasDem Tanjungpinang ini terkejut, selama dirinya reses warga mengapresiasi kegiatan yang digelar.
“Ada warga kaget, baru pertama kali katanya anggota dewan yang membuat kegiatan penyampaian aspirasi. Soalnya selama ini belum pernah anggota dewan yang mengundaang saat reses,” ucapnya kepada warga.
Ia mengatakan akan memperjuangkan keluhan warga.
“Jadi keluhan warga kami catat dulu, dari hasil resume nanti, kemudian kita telaah, nantibakan kita tentukan kemana arahnya,” terangnya
“Jadi kita ada dua jalur, kalo keluhannya di ranah Provinsi kita akan perjuangkan di Provinsi melalui dinas terkait. Kalau itu di Kota kita serahkan ke dewan Kota fraksi Nasdem,” tutupnya.
Pewarta : Frengki
Editor. : Lestari
