TANJUNGPINANG | Warta Rakyat – Hingga kini pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan sudah berakhir. Tepatnya Jumat (15/2) dilaksanakan Musrenbang Kecamatan Tanjungpinang Timur pada pagi harinya dan Kecamatan Bukit Bestari di siang hari.
Wakil Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP membuka kegiatan tersebut secara resmi. Acara ini dihadiri juga Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Kepala Bappelitbang, Drs. Surjadi, MT, Camat dan Lurah, Forum RT dan RW serta seluruh komponen masyarakat di Kecamatan Tanjungpinang Timur.
Dalam sambutannya, Rahma mengatakan pelaksanaan Musrenbang ini telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat Kelurahan yang sudah dilakukan berbagai usulan.
“Musrenbang ini merupakan simpul akumulasi dari setiap kegiatan perencanaan yang telah dilaksanakan di tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan yang akan disinkronisasikan dengan perencanaan OPD Kota Tanjungpinang serta menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2019,” ungkapnya.
Selain itu, Rahma juga mengatakan Musrenbang ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat atas usulan-usulan yang telah disepakati melalui Musrenbang Kecamatan.
“Kita harapkan dari usulan-usulan yang disampaikan diharapkan betul-betul prioritas di wilayahnya masing-masing, dengan tujuan terwujudnya pembangunan Kota Tanjungpinang yang adil dan merata,” lanjut Rahma.
Rahma juga menyampaikan pada tahun 2019, kelurahan akan mendapat Alokasi Dana Kelurahan (ADK) sebagai salah satu cara dan alternatif untuk operasional serta peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat kelurahan.
“ADK ini akan diterima oleh masing-masing kelurahan sebesar Rp 320 juta untuk pemberdayaan masyarakat dan program pembangunan, inilah salah satu perhatian pemerintah untuk masyarakat,” jelasnya.
Musrenbang ini dilanjutkan dengan pemaparan bidang yang disampaikan oleh fasilitator kecamatan yang terbagi atas 3 kelompok yaitu infrastruktur, ekonomi dan pembangunan serta sosial pemerintahan.
