TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Kinerja pelayanan publik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Sekretariat DPRD Kepri berhasil meraih predikat Baik dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 79,50.
Capaian ini menjadi lonjakan positif dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan nyata dalam kualitas pelayanan, tata kelola administrasi, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan.
Survei Kepuasan Masyarakat ini merupakan instrumen evaluasi yang dilaksanakan secara berkala sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Secara umum, hasil SKM Tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata nilai IKM dari 43 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berada pada angka 86,92 dengan mutu pelayanan B dan kinerja unit pelayanan Baik. Sekretariat DPRD Kepri termasuk dalam kelompok OPD yang memperoleh predikat Baik dengan interval nilai IKM 76,61–88,30.
Pencapaian ini menjadi bukti komitmen Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pembenahan berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi kinerja aparatur dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Ke depan, Sekretariat DPRD Kepri berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, menindaklanjuti seluruh masukan masyarakat, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas demi mewujudkan pelayanan yang semakin profesional, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat ini diharapkan menjadi motivasi sekaligus pijakan strategis dalam mendorong peningkatan mutu pelayanan publik di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau secara berkelanjutan.
