TANJUNGPINANG | Warta Rakyat – Pemerintah terus mengelola APBN secara adaptif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memperkuat perlindungan masyarakat. Kementerian Keuangan menegaskan APBN akan terus dikelola sebagai instrumen utama stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, memastikan program prioritas berjalan efektif serta memperkuat perlindungan masyarakat.
Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Perekonomian Kepulauan Riau (Kepri) terus menunjukkan momentum positif di tengah ketidakpastian global terutama akibat berlanjutnya konflik dagang AS–Tiongkok, perang Ukraina–Rusia, serta perlambatan ekonomi di sejumlah negara Eropa.
Di tengah situasi tersebut, Kepri mampu mencatat pertumbuhan ekonomi melesat sebesar 7,48 persen (yoy) pada triwulan III 2025, jauh melampaui rata-rata nasional 5,04 persen (yoy). Capaian ini menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga secara nasional.
Stabilitas inflasi turut mendukung daya beli masyarakat, tercermin dari inflasi Kepri yang berada pada level 3,00 persen (yoy) pada November 2025 dengan optimisme konsumen tetap tinggi sebesar 124,0. Namun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih terlihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencapai 6,45 persen dan rasio gini di level 0,382—keduanya lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Sementara, Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 103,89 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat 102,60. Ke depan, sebagai provinsi kepulauan, Kepri perlu mengantisipasi risiko cuaca ekstrem serta gangguan akibat bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera yang dapat menghambat aktivitas kelautan di Kepri.
Dari sisi perdagangan luar negeri, Kepri mencatat kinerja yang solid. Di mana pada Oktober 2025 neraca perdagangan Kepri mencatat surplus US$268,74 juta, dengan nilai ekspor US$2.134,77 juta dan impor US$1.866,03 juta. Industri pengolahan menjadi penggerak utama yang memperkuat kinerja perdagangan dan ketahanan ekonomi wilayah.
Kinerja APBN Tetap Solid, Pajak Perdagangan Internasional Menjadi Kontributor Utama Penerimaan Negara di Kepri
Dalam Rapat ALCo Regional Provinsi Kepri bulan Desember 2025, disampaikan bahwa s.d. 30 November 2025, Pendapatan Negara di regional Kepri telah terealisasi sebesar Rp12.099,08 miliar atau mencapai 67 persen dari target yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan dan PNBP. Penerimaan Perpajakan masih menjadi penopang utama dengan kontribusi Rp9.699,55 miliar atau 80,17 persen dari total Pendapatan APBN Kepri, tumbuh 3,80 persen (yoy).
Struktur penerimaan Kepri mencerminkan karakteristik wilayah perdagangan dan logistik, di mana Pajak Perdagangan Internasional menjadi salah satu kontributor signifikan dengan pertumbuhan 82,40 persen (yoy). Hal ini selaras dengan posisi Kepri sebagai pintu gerbang perdagangan termasuk aktivitas ekspor-impor sehingga dinamika arus barang lintas batas berperan besar dalam menopang penerimaan.
Dari sisi belanja, realisasi APBN Kepri sampai akhir November 2025 mencapai Rp12.910,05 miliar atau 78,08 persen dari pagu. Belanja Pemerintah Pusat mencatat kontraksi 26,93 persen (yoy) sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Belanja modal menjadi komponen dengan kontraksi terdalam, yaitu 70,69 persen (yoy), sementara belanja barang menjadi komponen paling dominan dengan realisasi Rp2.682,82 miliar atau 49,37 persen dari total belanja pusat.
Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) juga menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan realisasi Rp7.476,28 miliar atau 92,86 persen dari pagu. Hingga akhir November 2025, TKD mencatat kontraksi 2,09 persen (yoy), terutama disebabkan penurunan pagu dan realisasi DAK Fisik yang ikut tertekan.*
