TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Puluhan perwakilan ekspedisi, importir, supermarket, hingga pelaku UMKM dari Tanjungpinang-Bintan menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri).
Pertemuan tersebut membahas kelangkaan barang kebutuhan pokok yang di Hadiri anggota DPRD Kepri, Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan intansi terkait.
Salah satu pengusaha ekspedisi, Salman, mengungkapkan bahwa sejumlah barang yang telah tiba di Pelabuhan Punggur, Batam, tidak dapat masuk ke Pelabuhan Tanjung Uban.
“Bahan pokok seperti buah-buahan, mangga, jambu, dan ubi Cilembu yang kami ambil dari Bandung dan Medan terkendala ketika ingin diantarkan ke Batam menuju Pelabuhan Punggur,” ujarnya di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kepri, Rabu (10/12/2025).
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudi Chua, menjelaskan bahwa sejak 25 November lalu telah dilakukan penertiban terhadap seluruh barang masuk, baik impor maupun lokal.
“Semua barang impor dari luar negeri atau transit dibatasi. Tetapi untuk transit dari dalam negeri, kami akan segera mengatasinya secepat mungkin,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kepri, Riki Rionaldi, menegaskan bahwa pemerintah daerah berupaya membantu pelaku usaha yang mengalami kendala saat memasukkan barang dari Batam ke Bintan.
“Pertama, pelaku usaha perlu memenuhi persyaratan administrasi sesuai aturan yang ditetapkan Bea dan Cukai Batam,” ungkapnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut penting agar pasokan kebutuhan masyarakat tetap terjaga dan tidak terjadi kelangkaan.
“Yang benar-benar kita utamakan adalah produk Made in Indonesia. Sudah ada enam pengusaha mulai dari distributor, suplier hingga transportasi yang dokumennya sudah saya lengkapi di sini. Nanti akan kami dampingi prosesnya di Bea Cukai Batam hingga aturan transportasinya, termasuk saat masuk ke Pulau Bintan melalui Punggur,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa sebelumnya, pada Senin (08/12), seluruh instansi terkait telah menggelar rapat koordinasi.
“Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, wali kota, dan para bupati turut hadir. Ini menjadi momentum bagi kita untuk menciptakan tatanan ekonomi Kepri yang lebih adil,” ujarnya. (Nzl)
