BINTAN | WARTA RAKYAT – Kabupaten Bintan kembali mencetak sejarah dengan meraih penghargaan sebagai Daerah Perbatasan Terinovatif Nasional dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2025 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Ini menjadi kemenangan keenam berturut-turut sejak 2020, sekaligus mengukuhkan Bintan sebagai pionir inovasi di wilayah perbatasan.
Bupati Bintan Roby Kurniawan, yang juga menjadi kepala daerah termuda penerima IGA tahun ini, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. Ia menyebut pencapaian ini sebagai kado istimewa untuk Hari Jadi ke-77 Kabupaten Bintan.
“Alhamdulillah, ini hasil kerja bersama. Semua inovasi, program, dan kebijakan akan terus kita lanjutkan dan kembangkan,” ujar Roby usai menerima penghargaan di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat.
Salah satu inovasi unggulan yang dipresentasikan adalah transformasi digital layanan pajak daerah melalui aplikasi LAPAK BUNGA yang terintegrasi dengan SIMPAD dan portal Bapenda. Layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) kini 100% berbasis daring, meningkatkan efisiensi hingga 70%, kepatuhan wajib pajak naik 65%, dan tunggakan menurun 40%.
Inovasi lain yang mendapat apresiasi tinggi adalah Layanan Antar Pasien Pasca Rawat Inap di RSUD Bintan. Sejak diluncurkan, program ini telah melayani lebih dari 500 pasien kurang mampu, meningkatkan kepuasan hingga 90% dan mendorong akreditasi RSUD dari status Perdana menjadi Paripurna.
Pemkab Bintan juga membentuk Tim Pembina Inovasi Daerah (TPID) yang melibatkan lintas instansi, serta mengalokasikan anggaran Rp1,68 miliar melalui program GALANOVA Award. Sejak 2020, Bintan telah menjadi rujukan inovasi bagi delapan daerah di Indonesia.
“Inovasi telah menjadi budaya kerja kami. Tantangan ke depan adalah mempertahankan prestasi ini bukan karena lomba, tapi demi pelayanan publik yang lebih baik,” tegas Roby.
Dengan capaian ini, Bintan tak hanya menunjukkan konsistensi dalam berinovasi, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai model tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
