MEDAN | WARTA RAKYAT – Anggota DPRD Sumut Viktor Silaen SE MM menilai usulan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, bukan secara langsung, merupakan wacana yang layak dikaji secara objektif, mendalam dan rasional, jangan ditolak secara emosional.
“Mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD ini berpotensi besar menekan anggaran daerah, memperkecil politik uang, serta meningkatkan kualitas kepemimpinan di daerah,” ujar Viktor Silaen kepada wartawan, Selasa (9/12/2025), melalui telepon dari Medan.
Bahkan yang terpenting, tambah Viktor, bukan siapa yang memilih, tetapi apakah sistem itu mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan efektif bekerja, sehingga usulan ini layak dikaji secara terbuka.
Seperti diketahui, ujar Viktor, Pilkada langsung membutuhkan anggaran yang sangat besar dan sering membebani daerah, karena harus menghabiskan ratusan miliar rupiah hanya untuk satu kali pemilihan.
“Dengan pemilihan melalui DPRD, beban anggaran bisa ditekan. Dana ratusan miliar itu bisa dialihkan untuk pembangunan, pendidikan, infrastruktur, atau penanganan bencana yang lebih mendesak bagi rakyat,” kata Viktor sembari menambahkan, efisiensi anggaran merupakan alasan logis yang tidak boleh diabaikan dalam kajian sistem politik ke depan.
Selain efisiensi, Viktor menilai mekanisme pemilihan oleh DPRD berpotensi menekan praktik politik uang yang selama ini masif dalam Pilkada langsung. Transaksi politik berskala besar bisa berkurang, konflik horizontal antarpendukung yang selalu muncul dalam Pilkada langsung, bisa diminimalisir.
Politisi Partai Golkar Sumut ini menegaskan, pemimpin yang dipilih melalui DPRD tetap memiliki legitimasi, selama prosesnya transparan dan sesuai undang-undang.
Namun demikian, katanya, meski melihat banyak kelebihan, tidak menutup mata bahwa perubahan sistem ini tetap memerlukan perbaikan budaya politik di legislatif, dengan memperkuat integritas DPRD, prosesnya harus transparan, akuntabel dan membuka ruang partisipasi publik.
Viktor menyimpulkan DPRD Sumut pada prinsipnya terbuka terhadap kajian nasional mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Jika sistem baru terbukti lebih efisien, lebih stabil dan menghasilkan pemimpin daerah yang lebih berkualitas, tidak ada salahnya dibahas demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik sesaat.(*)
Sumber : SIB
