TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menghadiri peringatan World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai POM di Batam untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (20/11).
Kegiatan ini merupakan kampanye global tahunan yang dicanangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya Antimicrobial Resistance (AMR) atau resistensi antimikroba—sebuah ancaman kesehatan global yang menyebabkan lebih dari satu juta kematian setiap tahun.
WAAW diperingati setiap 18–24 November di seluruh dunia sebagai seruan aksi agar negara, pemerintah daerah, dan masyarakat berkolaborasi menghentikan penggunaan antibiotik yang tidak tepat.
Resistensi antimikroba kini menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat paling serius di dunia. Antibiotik yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung pengobatan infeksi kini semakin kehilangan efektivitasnya karena penyalahgunaan dan penggunaan yang tidak bijak. Kondisi ini tidak hanya mengancam layanan kesehatan modern, tetapi juga berpotensi menimbulkan krisis kesehatan besar dalam beberapa dekade ke depan.
Salah Satu Terbesar di Indonesia
Kepala Balai POM di Batam, Ully Mandasari, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan WAAW 2025 di Kepulauan Riau menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia.
Ully menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau tentang pengendalian penggunaan antibiotik, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan One Health, yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, pangan, dan lingkungan.
“Kegiatan ini diikuti lebih kurang 422 peserta luring dan 827 peserta daring dari 20 provinsi sehingga total mencapai sekitar 1.300 peserta. Hal ini menjadikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu pelaksana terbesar WAAW 2025 di Indonesia,” ujar Ully.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama pencegahan resistensi antimikroba serta partisipasi tenaga kesehatan, akademisi, organisasi masyarakat, dan mitra strategis seperti GP Farmasi.
Deputi Bidang Pengawasan Obat Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif BPOM RI, William Adi Teja, menegaskan bahwa resistensi antimikroba adalah “musuh tak kasat mata” yang berdampak sangat nyata.
“Lebih dari 1,2 juta orang meninggal setiap tahun karena infeksi yang tidak lagi dapat diobati akibat resistensi. Jika tidak segera mengambil tindakan nyata, angka ini diproyeksikan meningkat menjadi 10 juta kematian per tahun pada 2050,” ungkap William.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kepri, khususnya Gubernur Ansar Ahmad, atas komitmen kuat melalui Surat Edaran Gubernur mengenai pengendalian penggunaan antibiotik.
BPOM Sebagai Mitra Pemerintah
Dalam sambutannya, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan WAAW 2025 di Kepri dan menegaskan pentingnya pengawasan terhadap obat-obatan ilegal serta penggunaan antibiotik secara bertanggung jawab.
Gubernur Ansar menyampaikan terima kasih kepada BPOM yang selama ini menjadi mitra strategis Pemprov Kepri dalam pengawasan obat dan makanan serta mendukung pengembangan produk-produk lokal melalui program sterilisasi bakteri.
“BPOM Kepri ini selalu menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Banyak produk UMKM kita yang sudah mendapat pengesahan dari BPOM setelah melalui proses sterilisasi bakteri, dan ini membuka jalan agar produk lokal bisa masuk pasar ekspor,” ujar Ansar.
Ansar juga menyoroti posisi strategis Kepri sebagai jalur perdagangan internasional yang rentan dimasuki produk impor ilegal yang tidak melalui pengawasan, sehingga berpotensi membahayakan masyarakat.
“Tidak sedikit produk impor ilegal yang beredar tanpa izin edar dan mengandung mikroba berbahaya. Karena itu, kita semua wajib merespon masalah ini bersama-sama,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa upaya pengendalian AMR harus menjadi gerakan bersama untuk menjaga daya saing produk dalam negeri dan melindungi kesehatan masyarakat.
“Kita ingin menuju Indonesia Emas 2045. Semua persoalan yang menghambat, termasuk penyalahgunaan antibiotik dan peredaran obat ilegal, harus kita atasi secara gotong royong,” tutup Gubernur Ansar. (Jlu)
