BINTAN | WARTA RAKYAT – Pemerintah Kabupaten Bintan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan, yang hadir bersama Wakil Bupati Deby Maryanti, menyampaikan apresiasi atas kehadiran KPK RI. Ia menekankan bahwa momentum ini menjadi titik penting untuk memperkuat integritas dan membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar evaluasi, tapi refleksi atas komitmen kami dalam membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel. Bintan ingin maju, dan fondasinya adalah integritas,” ujar Roby saat membuka pertemuan di Ruang Rapat II, Bandar Seri Bentan, Senin (13/10).
Roby juga menegaskan kepada seluruh Kepala OPD dan jajaran yang hadir agar menerapkan prinsip transparansi secara menyeluruh.
“MCSP bukan sekadar angka atau indeks yang dikejar, tapi cermin dari sistem yang menunjukkan seberapa kuat kita membentengi diri dari potensi korupsi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Satgas Korsupgah KPK RI Wilayah I, Uding Joharudin, menjelaskan bahwa MCSP terdiri dari sejumlah indikator yang harus dipenuhi dan didukung oleh bukti konkret.
“Monitoring ini membangun pencegahan korupsi secara sistemik. Sistem yang baik harus dijalankan oleh orang-orang yang berintegritas. Keduanya tidak bisa dipisahkan,” tegas Uding.
Sebelum rapat berlangsung, Uding bersama tim KPK dan Inspektorat Bintan telah melakukan peninjauan lapangan terhadap beberapa proyek strategis pengadaan barang dan jasa (PBJ). Pemerintah Kabupaten Bintan menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan capaian indikator MCSP, termasuk hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).
