TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Tim ALCo Regional Kepulauan Riau (Kepri) mencatat kondisi perekonomian Kepri Periode Bulan Agustus tahun 2025 masih dibayangi oleh perekonomian global yang masih tidak menentu.
Adanya tekanan eksternal akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah memicu kenaikan harga energi global, mengganggu stabilitas rantai pasok internasional, dan menimbulkan volatilitas di pasar keuangan. Lebih lanjut, sektor manufaktur di berbagai negara mengalami kontraksi yang dipicu oleh kebijakan tarif AS. Tekanan inflasi yang stabil mencerminkan pengendalian harga yang baik di Kepri.
kondisi Perekonomian Kepri sangat bagus dengan pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025, yaitu 7,14% lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 5,12% dan menjadi yang tertinggi di Sumatera. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Kepri tersebut menempati urutan ketiga tertinggi secara nasional.
Menurutnya hal ini merupakan dampak dari akselerasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan wilayah Free Trade Zone yang menjadi magnet bagi masuknya investasi langsung. Namun, di tengah pertumbuhan ekonomi Kepri yang terus bergerak positif, ketimpangan sosial masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Sampai dengan akhir Agustus 2025, kondisi fiskal Kepri menunjukkan tekanan pada kedua sisi, yaitu pendapatan dan belanja. Kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu strategi fiskal yang fokus pada stabilisasi pendapatan dan optimalisasi belanja.
Potensi penerimaan negara di Kepri diproyeksikan masih solid sepanjang 2025, terutama jika tren permintaan CPO dan aktivitas ekspor-impor elektronik terjaga. Namun demikian, fluktuasi harga komoditas global dan ketergantungan pada sektor tertentu dapat berisiko pada penerimaan ke depan. Sementara itu, realisasi Belanja Pusat terkontraksi karena efisiensi belanja dan fokus pada program prioritas. Belanja Pusat yang lebih rendah bisa berpotensi menahan multiplier effect di ekonomi lokal jika efisiensi terlalu ketat, sehingga pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas efisiensi belanja agar tidak menghambat output pembangunan.
Inflasi Provinsi Kepri di bulan Agustus 2025 tercatat sebesar 2,19% (yoy) dan sebesar 0,18% (mtm). Tingkat inflasi terbesar di bulan Agustus 2025 didominasi oleh kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami kenaikan sebesar 10,24% (yoy). Sementara, kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan mengalami deflasi sebesar 1,84% (yoy).
Neraca perdagangan Kepri terus mencatat kinerja yang sangat baik. Pada bulan Juli 2025, telah mencatat surplus perdagangan sebesar US$321,33 Juta. Surplus perdangangan terjadi akibat komponen ekspor yang mampu tumbuh positif dibandingkan dengan komponen impor. Surplus tersebut mampu memberikan dukungan bagi ekonomi Kepri untuk tetap tumbuh melalui kegiatan ekspor di Kepri. Hal ini merupakan sinyal positif bagi perekonomian dan dapat menyebabkan apresiasi mata uang dalam negeri.
Nilai ekspor pada Juli 2025 tercatat sebesar US$2.001,78 Juta. Nilai ekspor tersebut mengalami pertumbuhan 15,14% (yoy). Peningkatan nilai ekspor Juli 2025 disebabkan oleh naiknya ekspor sektor nonmigas sebesar 16,64% (yoy) sebagai komoditas yang mendominasi ekspor Kepri. Sementara untuk nilai impor Provinsi Kepulauan Riau pada Juli 2025 tercatat sebesar US$1.680,45 Juta, nilai Impor tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 10,49% (yoy) yang dipengaruhi adanya peningkatan nilai impor nonmigas sebesar 23,52% (yoy).
Kinerja APBN Tetap Optimal
Dalam Rapat ALCo Regional Deputies Provinsi Kepri bulan September 2025, disampaikan bahwa s.d. 31 Agustus 2025, Pendapatan Negara di regional Kepri telah terealisasi sebesar Rp8,834,37 miliar atau mencapai 48,93% dari target yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan dan PNBP. Penerimaan Perpajakan menjadi penyumbang terbesar sebesar Rp7.112,58 miliar atau 80,51% dari total Pendapatan Negara dengan pertumbuhan minus 0,57% (yoy). Kinerja penerimaan tersebut didukung oleh kinerja kegiatan ekonomi yang baik, aktivitas produksi dan konsumsi yang terjaga, serta transaksi domestik yang stabil dan berkelanjutan.
Total Belanja APBN di Kepri sampai akhir Agustus 2025 sebesar Rp8.918,75 miliar atau telah teralisasi 53,03% dari total Pagu Belanja tahun 2025. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mengalami kontraksi hingga 13,82% (yoy) dipengaruhi oleh efisiensi belanja pada satuan kerja. Komponen Belanja Modal mengalami kontraksi tertinggi mencapai 70,25% (yoy) akibat realisasi belanja modal yang belum maksimal. Sementara realisasi belanja tertinggi ada pada Belanja Barang sebesar Rp1.684,82 miliar atau 46,58% dari total Belanja Pemerintah Pusat.
Selanjutnya, realisasi penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) Kepri sebesar Rp5.302,29 miliar atau 61,87% dari pagu. Sampai dengan akhir Agustus 2025, Belanja TKD turut mengalami kontraksi sebesar 1,92% (yoy) dipengaruhi oleh realisasi DAK Fisik yang mengalami kontraksi akibat lamanya penerbitan juknis oleh Kementerian teknis yang membidangi DAK Fisik dan belum terpenuhinya syarat salur oleh pemerintah daerah.*
