BINTAN | WARTA RAKYAT – Pemerintah Kabupaten Bintan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2025. Kegiatan ini digelar pada Selasa siang (16/09) di Ruang Rapat II Bandar Seri Bentan dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika.
Dalam arahannya, Ronny menegaskan bahwa anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dan diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Ia juga menyoroti pentingnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai landasan hukum dalam membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif di Bintan.
Rakor ini bertujuan untuk menyatukan langkah lintas sektor dalam mendukung pemenuhan hak anak, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan, serta mengevaluasi capaian program KLA yang telah berjalan. Ronny menyampaikan bahwa forum ini bukan hanya ajang evaluasi, tetapi juga momentum untuk meningkatkan komitmen bersama dan menyelaraskan rencana kerja ke depan.
“Tujuan kita bukan sekadar koordinasi dan evaluasi, tapi meningkatkan komitmen semua pihak yang terlibat. Forum ini menjadi ruang untuk melihat capaian yang sudah diraih dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu perhatian lebih,” ujar Ronny.
Ia juga menekankan bahwa penyelenggaraan KLA bukan hanya tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB (DP3KB), melainkan tugas kolektif seluruh elemen masyarakat—termasuk lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan institusi non-pemerintah.
“Perjuangan kita belum selesai. Kita harus memastikan anak-anak Bintan mendapatkan hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Mereka adalah generasi masa depan yang harus kita jaga,” tambahnya.
Melalui Rakor ini, Pemkab Bintan menunjukkan keseriusan dalam membangun sinergi antar lembaga demi memperkuat perlindungan anak. Diharapkan, Bintan dapat terus melangkah sebagai kabupaten yang layak anak—tempat di mana setiap anak merasa aman, dihargai, dan diberi kesempatan untuk berkembang secara maksimal.
