BATAM | WARTA RAKYAT – Anggota Komisi II DPRD Kepri, Suhadi mendukung perluasan kawasan perdagangan bebas (FTZ) ke seluruh wilayah, termasuk Karimun dan Bintan. Kebijakan ini dinilai penting karena Batam sudah menghadapi beban pembangunan yang kian berat.
“Batam sudah overload, pembangunan bisa dialihkan ke Karimun dan Bintan,” ujar Suhadi, Kamis 11 September 2025.
Menurut dia, investasi akan lebih merata jika FTZ diperluas.
Suhadi menilai, penerapan FTZ di Karimun dan Bintan memiliki keunggulan strategis. Berbeda dengan Batam, lahan di dua daerah itu tetap menjadi milik masyarakat dan pemerintah daerah.
“Kalau di Batam masyarakat bayar WTO ke BP Batam, di Karimun dan Bintan tidak,” ujarnya.
Meski FTZ menyeluruh berpotensi mengurangi penerimaan negara dari bea masuk, PPN, atau pajak barang mewah, Suhadi yakin hal itu tertutupi oleh pajak penghasilan dari kegiatan ekonomi.
“Pemerintah bisa dapat PPh 21, 23, dan 25 karena banyak investor buka perusahaan,” katanya.
Dukungan serupa datang dari Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Menurutnya, usulan FTZ menyeluruh sudah sampai di meja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Pak Menko bilang sudah evaluasi dan penelitian,” ucapnya belum lama ini. Kajian bersama perguruan tinggi tengah disiapkan untuk mengukur dampak kebijakan itu.
Ansar menjelaskan, penerapan FTZ akan menghilangkan bea masuk untuk barang tertentu, tetapi memberi multiplier effect pada ekonomi daerah.
“Kalau investasi cepat berkembang, akan ada lapangan kerja dan kontribusi besar untuk ekonomi,” katanya.
Usulan menjadikan Karimun sebagai FTZ menyeluruh sebenarnya sudah bergulir sejak masa Bupati Nurdin Basirun. Namun hingga kini, prosesnya masih berjalan. Bupati Karimun saat ini, Ing Iskandarsyah, kembali mendorong percepatan agar BP Kawasan Karimun bisa mandiri seperti BP Batam.
“Kalau sudah mandiri, ekspansi bisa langsung,” ujarnya.
Menurut Iskandarsyah, investor menginginkan regulasi sederhana tanpa hambatan birokrasi. “Mereka datang bawa uang, pemerintah harus memfasilitasi dengan baik,” katanya.
Ketua BP Kawasan Karimun, Agusnawarman, menambahkan, luas FTZ Karimun baru mencakup 60 persen Pulau Karimun Besar. Jika seluruh wilayah ditetapkan FTZ, pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat pesat.
“Karimun akan bersaing dengan Batam. Sekarang tertinggal jauh, tapi Batam sudah tidak tertampung lagi,” ucapnya.
