TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Suhadi menanggapi maraknya kasus PHK yang terjadi belakangan ini.
Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah kebijakan efisiensi anggaran.
“Contohnya perhotelan, kalau hotel sedang sepi pengunjung maka pendapatannya juga berkurang. Kemudian, karena biaya operasional hotel ini tinggi, manajemen terpaksa mengurangi jumlah karyawan,” katanya, Selasa (3/6/2025).
Selain itu, ia juga mengatakan banyak pabrik-pabrik yang tutup saat ini karena jumlah orderan yang diterima mengalami penurunan. Hal ini juga, merupakan dampak dari perang dagang antara Amerika dan Cina.
“Banyak perusahaan yang tidak bisa bebas melakukan ekspor secara bebas, terutama di Kota Batam yang memang ada banyak perusahaan swastanya melakukan ekspor,” ungkapnya.
Tak hanya seputar PHK saja, ia juga menyoroti tingkat pengangguran di Kepri yang nilainya terbilang cukup tinggi, yakni sekitar 6 persen lebih.
“Nilainya 6 persen saja sudah tinggi itu, jika diasumsikan penduduk Kepri ada 2 juta maka ada 120 ribu warganya yang menganggur, ini harus jadi perhatian kita bersama,” terangnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, jika pemerintah daerah saat ini gencar mencari investor untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, para investor dari luar negara juga pastinya berpikir dua kali untuk menanamkan sahamnya di Kepri, mengingat kondisi ekonomi yang masih tidak stabil.
“Tenaga kerja itu dibutuhkan saat industri berjalan, kalau industri tidak berjalan maka tenaga kerjanya berkurang, pemerintah daerah harus benar-benar mencari cara yang efektif untuk menangani kondisi ini,” imbuhnya. (*)
