BINTAN | WARTA RAKYAT – Pemerintah Kabupaten Bintan bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Aula Bandar Seri Bentan, Rabu (21/05) . Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui edukasi, penguatan kapasitas, serta pemahaman batas wilayah laut guna memperkuat ketahanan perbatasan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, mengapresiasi terpilihnya Bintan sebagai pilot project dalam upaya pemberdayaan nelayan yang berkelanjutan dan berbasis regulasi.
“Beberapa kasus menunjukkan bahwa keterbatasan informasi dan tekanan ekonomi membuat sebagian nelayan Bintan terpaksa melaut hingga ke perairan negara tetangga. Ini menjadi perhatian bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, TNI, serta instansi terkait dalam pengelolaan dan pengawasan wilayah perbatasan, baik laut maupun udara,” ujar Ronny.
Kunjungan kerja BNPP RI ini berlangsung selama tiga hari, mencakup: Koordinasi kebijakan perbatasan, Edukasi batas laut di Desa Berakit, bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Polairud, dan Bakamla dan Kunjungan ke Pulau Malang Berdaun dan Pulau Berakit, sebagai bagian dari kawasan PPKT
Melalui program ini, masyarakat nelayan di PPKT, khususnya di Bintan, diharapkan memahami pentingnya batas wilayah laut sebagai bagian dari kedaulatan negara. Edukasi yang diberikan bertujuan meningkatkan kapasitas nelayan dalam pengelolaan sumber daya laut, kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bintan atas sinergi dan dukungan penuh terhadap program ini.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BNPP RI dalam mendorong pembangunan wilayah perbatasan dan memperkuat ketahanan wilayah melalui pemberdayaan masyarakat yang tinggal di garis depan kedaulatan negara,” ungkap Nurdin.
Ke depan, ia berharap program ini tidak hanya menjadi agenda sesaat, tetapi menjadi awal dari kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Upaya ini bertujuan memperkuat posisi masyarakat perbatasan sebagai garda terdepan penjaga wilayah NKRI.
