BINTAN | WARTA RAKYAT – Pemerintah Kabupaten Bintan menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program nasional dengan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, menegaskan bahwa seluruh pihak terkait harus segera memetakan kondisi dan membentuk koperasi sesuai arahan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.
“Lakukan identifikasi lapangan, mapping peluang dan tantangan, lalu sepakati dalam musyawarah ke arah mana Koperasi akan dibentuk. Setelah itu, koperasi harus segera didaftarkan ke Notaris,” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi bersama Kepala Desa dan Lurah se-Bintan, Rabu (14/05) di Bandar Seri Bentan.
Hingga saat ini, Bintan telah memiliki dua Koperasi Merah Putih, yakni di Desa Busung dan Desa Kuala Sempang, dan menargetkan pembentukan 51 koperasi di 36 Desa dan 15 Kelurahan.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, telah menyatakan dukungan penuh dengan menganggarkan Rp2,25 Miliar untuk pendaftaran Notaris gratis, pelatihan Manajer Koperasi, serta insentif Rp200 juta bagi lima koperasi yang dinilai unggul.
Sekda Bintan menekankan pentingnya pemberdayaan koperasi, termasuk revitalisasi bagi yang sudah ada dan pengembangan bagi yang stagnan. Salah satu sektor yang bisa digarap adalah Toko Obat Koperasi, yang bisa mempermudah akses obat bagi masyarakat tanpa harus ke kota.
“Ada anak-anak Desa yang kompeten menjadi Apoteker, ini peluang bagi mereka. Yang penting, setiap Desa/Kelurahan harus mengidentifikasi potensi dan berkolaborasi dengan lembaga yang ada, seperti BUMDes,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen memastikan koperasi dapat beroperasi tepat waktu dan ikut serta dalam Peluncuran Nasional Koperasi Merah Putih pada 12 Juli (Hari Koperasi Nasional).
Langkah cepat ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi, menjadikan Bintan sebagai daerah pertama di Kepri yang menerapkan program sesuai dengan SOP nasional.
Dengan percepatan pembentukan koperasi, diharapkan program ini dapat memberdayakan ekonomi lokal, memperkuat kemandirian masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
