TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Iman Sutiawan mengatakan bahwa efisiensi anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri tahun 2025 ini diputuskan senilai Rp210,3 Miliar lebih.
Efesien tersebut terdampak kepada pemotongan anggaran perjalanan dinas, hingga dana aspirasi para anggota DPRD Kepri.
Pembahasan pemangkasan anggaran tersebut telah final. Hasil dari pembahasan tersebut menyatakan bahwa efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan mencapai angka Rp 210.383.447.631.
Ia merincikan, adapun efisiensi anggaran belanja pada APBD tahun anggaran 2025 itu terdiri dari efisiensi anggaran belanja perjalanan dinas 50 persen atau sekitar Rp60 miliar. Termasuk efisiensi anggaran belanja perjalanan dinas DPRD Kepri pada Sekretariat DPRD Kepri mencapai Rp.16 miliar.
“Jadi untuk biaya perjalanan dinas tersebut hampir 50 perasaan yang dilakukan efisiensi. Atau kurang lebih sebesar Rp60 miliar,” kata Iman Sutiawan, Minggu (23/3).
Selain itu, kata Iman efesiensi belanja lainnya pada seluruh program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri mencapai kurang lebih Rp150 miliar. Termasuk pemangkasan anggaran program di sekretariat DPRD Kepri mencapai Rp6 miliar.
Bahkan. kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui aspirasi reses DPRD dilakukan efisiensi sebesar Rp33 miliar.
“Aspirasi reses itu mencapai 33 miliar lebih yang dilakukan pemotongan,” tambahnya.
Iman menegaskan, bahwa DPRD Kepri sangat mendukung dan mendorong percepatan pelaksanaan efesiensi APBD Kepri tahun anggaran 2025 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden. Kendati demikian, pemangkasan anggaran ini tetap dilakukan secara hati-hati dan seksama, sehingga efesiensi ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan efisiensi, menurutnya diharapkan dapat terlaksana dengan baik, terukur dan terencana, yang tetap memperhatikan program-program pro rakyat . Program pro rakyat yaitu yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat atau yang berasal dari aspirasi masyarakat.
“ini merupakan hasil dari peninjauan dan rasionalisasi berbagai pos belanja yang dianggap kurang prioritas,” tegasnya.
Ia memastikan, bahwa pembahasan efisiensi ini dilakukan secara maksimal dengan melalui beberapa kali pembahasan antara Tim Banggar DPRD beserta Pemerintah Provinsi Kepri. Hal ini sesuai arahan Presiden, yang harus memiliki perencanaan daerah yang satu komando dengan pemerintah pusat.
“Kami sampai 3 hingga 4 kali pertemuan membahas efisiensi secara komprehensif dan disepakati bersama,” pungkasnya. (*)
