TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri), Iman Sutiawan menegaskan bahwa efesiensi anggaran di tahun 2025 ini tidak berpengaruh dengan bidang pendidikan.
Saat ini, efesiensi tersebut masih dalam proses pembahasan anatar DPRD dengan Pemprov Kepri.
Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto, terkait efesiensi anggaran tersebut. DPRD Kepri sendiri, akan memotong anggaran yang terbilang tidak penting.
“Seperti anggaran makan minum kami dikurangi, kegiatan seremoni dikurangi. Bahkan kita tidak melakukan kegiatan di dalam gedung,” kata Iman, Selasa (4/3).
Sementara kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat, seperti reses dan lain sebagainya tidak diharuskan untuk dipotong. Terlebih lagi, efesien tersebut tidak berpengaruh dengan sektor pendidikan.
Ia memastikan, adanya kebijakan efesiensi tidak berpengaruh dengan pendidikan. Sebab, program pendidikan merupakan bagian yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.
“Tidak begitu berpengaruh. Karena pendidikan bagian yang harus kita laksanakan. Terutama pembangunan ruang kelas baru di sekolah-sekolah,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kepri, Adi Prihantara mengatakan angka Rp252 Miliar tersebut masih perkiraan dan belum dihitung secara real. Pemprov Kepri bersama DPRD akan membedah lagi semua belanja di APBD 2025.
“Pelaksanaan APBD tetap berjalan, karena ini merupakan formula penyusunan APBD. Kita juga berterimakasih kepada dewan, yang telah membantu untuk menyelesaikan perhitungan,” kata Adi di Kantor DPRD Kepri, Senin (17/2).
Berdasarkan Instruksi Presiden, kata dia belanja pendukung yang bersifat seremonial, pelatihan dan biaya sewa dan sebagainya akan dipotong 50 persen. Hal ini tidak berlaku, jika kegiatan itu diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat.
“Imbas efesiensi, tunda bayar jadi Rp16 Miliar. Saya lupa angka totalnya, intinya ada pengurangan. Dari situ dampaknya,” tambahnya. (*)
