TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Rapat Panitia Kerja (Panja) Pembentukan atau perumusan dua peraturan, yakni Peraturan DPRD Tanjungpinang Tentang Tata Tertib (Tatib) dan Peraturan DPRD Tanjungpinang Tentang Kode Etik, secara marathon digelar, pada Selasa (24/09/2024).
Rapat dipimpin oleh Ketua Panja, Dasril dari Fraksi Golkar dan Wakil Ketua Setyo Agus Thomo dari Fraksi PDI Perjuangan.
Anggota Panitia Kerja dari Fraksi DEPAN (Demokrat Pembangunan Nurani), Prengki Simanjuntak, S.IP mengatakan bahwa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari sejumlah Fraksi yang ada di DPRD Kota Tanjungpinang telah disampaikan dan dibahas dalam rapat Panja.
Menurutnya, ada sejumlah Fraksi yang menghendaki agar mitra kerja dari Komisi dileburkan sehingga ada kesamaan jumlah mitra dengan tiga Komisi yang ada di DPRD Kota Tanjungpinang.
“Selagi tidak menyalahi PP Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD dan peraturan perundang-undangan lainnya, ada baiknya dilakukan peleburan, karena ada satu Komisi yang jumlah mitranya mencapai 20 OPD atau mitra kerja, sedangkan yang dua komisi lainnya, mitra kerjanya hanya 10 sampai 12 OPD,” ungkapnya.
Yang terpenting, kata Prengki, memperhatikan sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 dan PP 12 Tahun 2018.
“Harus memperhatikan bahwa peraturan yg bakal disahkan harus memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis,” sebutnya.
“Dan yang terpenting adalah peraturan tersebut dapat dilaksanakan, kehasilgunaan dan kemanfaatan setelah disyahkan, karena Peraturan DPRD Tanjungpinang Tentang Tatib dan Kode Etik merupakan dasar/acuan penting bagi DPRD Tanjungpinang untuk melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kedepannya. Selain itu peraturan ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban selama masa jabatan,” lanjut Politis Hanura itu
“Semoga bisa disyahkan awal bulan depan,” tutupnya.
